Jember (Antaranews Jatim) - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur mengkritisi nota pengantar APBD 2019 yang disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Jember, Selasa sore.
"Terkait dengan layanan administrasi kependudukan masih amburadul dan menyusahkan masyarakat, sehingga masih terlihat antrean panjang hanya untuk mengurus persoalan administrasi kependudukan," kata juru bicara Fraksi Gerindra Alfian dalam sidang paripurna DPRD Jember.
Selain pembangunan infrastruktur, lanjut dia, layanan masyarakat dan pendidikan yang perlu penanganan serius untuk sekarang hingga yang akan datang, serta persoalan guru tidak tetap juga belum tuntas.
"Kami sangat tidak menginginkan layanan pendidikan di Jember terganggu, apalagi sampai akhirnya terjadi mogok mengajar lagi bagi para guru khususnya GTT-PTT. Hal itu juga perlu mendapat perhatian," tuturnya.
Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mashuri mengkritisi belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam memantau kinerja di sejumlah organisasi perangkat daerah, sehingga diharapkan Pemkab Jember memiliki "Jember Command Center".
"Bupati Jember untuk memantau pelayanan administrasi kependudukan tidak perlu melakukan inspeksi mendadak datang ke Kantor Dispendukcapil, namun bisa dipantau dari ruang kerja bupati," katanya.
Selanjutnya juru bicara Fraksi Partai Golkar Suwignyo Widagdo mengkritisi belum optimalnya pendapatan yang diperoleh Pemkab Jember karena hanya mengandalkan pajak dan retribusi daerah sebagai pendapatan utama.
"Pemkab Jember harus kreatif untuk memperolah pendapatan dengan melakukan berbagai inovasi dan tidak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur saja," ujarnya.
Sebelumnya Bupati Jember Faida menyampaikan nota pengantar APBD 2019 dengan kekuatan 3,6 triliun dan dalam paparannya terjadi kenaikan dana bantuan sosial yang cukup signifikan yakni 53,51 persen dibandingkan tahun 2018.
Dana bansos tahun 2019 sebesar Rp146,8 miliar, sedangkan belanja bansos pada tahun 2018 sebesar Rp95,6 miliar. Kemudian belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp1,2 triliun dan belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar.(*)
