Madiun (Antaranews Jatim) - Sebanyak 150 kepala keluarga (KK) yang tergolong rumah tangga miskin di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menerima bantuan pemasangan listrik gratis dari lembaga sosial Yayasan Terang Untuk Bangsa.
Ketua Yayasan Terang Untuk Bangsa, Iwan Susanto, di Madiun, Jumat, mengatakan jumlah 150 KK tersebut terdapat di tiga kecamatan Kabupaten Madiun yang berada di lereng Gunung Wilis.
"Bantuan pemasangan listik gratis ini kami berikan untuk warga miskin di Kecamatan Wungu, Kare, dan Gemarang," ujar Iwan kepada wartawan.
Menurut dia, warga yang mendapat bantuan tersebut, sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan melalui kelompok masyarakat yang ada di masing-masing desa. Selain mengajukan permohonan, juga telah disurvei dan diverifikasi oleh tim dari yayasan yang bergerak di bidang sosial tersebut.
"Masing-masing KK yang tersurvei akan mendapat bantuan pemasangan daya listrik gratis sebesar 450 VA," kata dia.
Ia menjelaskan, bantuan pemasangan listrik gratis bagi warga miskin tersebut merupakan lanjutan dari program serupa yang telah digagasnya sejak tahun 2012. Untuk pendanaannya diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, donatur, para relawan dari dalam dan luar negeri, serta dana pribadi.
"Khusus yang tahun berjalan 2018 hingga 2019 ini, merupakan bantuan dari para donatur. Sesuai rencana, pemasangan listrik gratis bagi 150 KK miskin Madiun tersebut akan rampung pada Desember 2018," terangnya.
Ia menjelaskan, hingga kini masih banyak warga Kabupaten Madiun yang belum memiliki listrik sendiri. Sesuai survei yang dilakukannya, jumlahnya mencapai 3.000 KK lebih yang tersebar di sejumlah kecamatan di Madiun, terlebih di daerah tepian hutan dan gunung.
Kebanyakan, alasan belum memiliki listrik tersebut disebabkan karena ketidakmampuan warga menanggung biaya pemasangan listrik baru. Sehingga, warga banyak yang menyalur tetangga untuk menikmati litrsik.
Iwan menambahkan, secara total ada sebanyak 1.500 KK warga tidak mampu yang akan mendapatkan bantuan pemasangan listrik gratis dari Yayasan Terang untuk Bangsa dan donatur hingga April 2019. Para warga tersebut terdapat di sejumlah daerah, yakni Kabupaten Madiun, Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Sragen, Wonogiri, dan Kabupaten Semarang.
Adapun, kendala besar yang dihadapinya dalam pelaksanaan progam bantuan tersebut adalah kesemrawutan data warga miskin yang termasuk dalam basis data tepadu (BDT) pemerintah. Data tersebut ditetapkan sebagai syarat administrasi oleh PLN yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan bantuan pemasangan listrik gratis.
"Banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai antara data dengan kondisi di lapangan. Warga yang kondisi aslinya miskin malah dianggap mampu dan tidak masuk BDT, sebaliknya, yang mampu malah dilaporkan miskin," katanya.
Pihakya mengaku pihatin dengan kondisi data yang semrawut tersebut. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) supaya dilakukan peninjauan ulang agar bantuan listik gratis dapat terlaksana tepat sasaran. (*)
