Surabaya (Antaranews Jatim) - Gerakan Pemuda Ansor Surabaya menilai deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Minggu telah ditunggangi kelompok-kelompok, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang antidemokrasi.
"Jadi seharusnya pihak-pihak politisi jangan mau melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak Khilafah seperti HTI yang antidemokrasi dan tidak setuju dengan gelaran Pemilihan Presiden 2019 itu sendiri," kata Bendahara Pimpinan Cabang GP Ansor Surabaya Aries A Yusuf.
Aries mengemukakan, sebelumnya pihak HTI bersama dengan inisiator gerakan deklarasi itu pernah mengambilkan gambar di mana salah satu mengucapkan 2019 ganti presiden dan kemudian dari pihak HTI bicara 2019 ganti sistem.
"Jadi sejak awal dua kubu ini melakukan kolaborasi antisistem berpolitik kerakyatan-kerakyatan yang cerdas," ujarnya.
Dia menambahkan, kegiatan deklarasi itu merupakan kegiatan yang kontraproduktif terhadap proses demokrasi. Hal itu telah dia sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang.
Namun dari pihak berwenang, lanjut dia, masih menoleransi hal- semacam ini. Padahal sudah ada garis kuning yang sudah mereka lampaui sehingga melewati garis merah
"Selama kita berpolitik NKRI antikhilafah itu, maka kita masih satu anak bangsa. Tetapi jika mereka sudah bersinergi dengan prokhilafah maka itu otimatis mencederai kesepakatan luhur bangsa kita," ujarnya.
Sementara itu Humas Deklarasi #2019GantiPresiden Surabaya Tjetjep M Yasien membantah pernyataan dari GP Ansor yang menganggap kegiatan mereka telah ditunggangi HTI dan juga kelompok prokhilafah.
"Itu fitnah yang kejam. Kami tidak ada yang menunggangi dari khilafah atau segala macam," ujarnya.
Dia menegaskan, gerakan yang kelompoknya lakukan merupakan perjuangan dari relawan #2019GantiPresiden maupun masyarakat yang peduli dan kecewa terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.(*)
GP Ansor: HTI Tunggangi Deklarasi #2019GantiPresiden
Minggu, 26 Agustus 2018 13:42 WIB
Selama kita berpolitik NKRI antikhilafah itu maka kita masih satu anak bangsa. Tetapi jika mereka sudah bersinergi dengan pro khilafah maka itu otimatis mencederai kesepakatan luhur bangsa kita