Bertemu Ansor dan IPNU, Legislator Surabaya serukan toleransi

Surabaya (ANTARA) - Legislator menyerukan toleransi saat bertemu kader dan pengurus Ansor, Banser, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Surabaya, Jawa Timur, saat kegiatan reses pada masa sidang keempat tahun anggaran 2023.

"Sudah disepakati bahwa Kota Surabaya ini adalah kota toleransi. Sehingga semua pihak harus menjunjung tinggi semangat toleransi dan menghargai perbedaan," kata anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ghoni saat menggelar kegiatan reses di Warkop Barjo duatujuh Jalan Suterejo, Dukuh Suterejo, Mulyorejo, Kota Surabaya pada Kamis (26/1) malam.

Menurut Ghoni, masa reses kali ini adalah sebuah momentum untuk menjalin silaturahmi dengan kader-kader Ansor, Banser dan IPNU sekaligus mendengar keluhan serta aspirasi kader dan warga setempat.

Ghoni yang saat itu ditemani oleh ketua RW 07, kepala satuan Koordinasi Rayon (Kasatkoryon) Banser, dan Ketua Ranting Ansor Dukuh menyerukan bahwa Kota Surabaya adalah kota yang menjunjung tinggi toleransi, maka jangan sampai ada peristiwa pengeboman di Surabaya beberapa waktu lalu.

"Jadi saya tidak mau ada bom-bom seperti tempo lalu, maka saya sangat keras kepada mereka yang melawan Pancasila, nyawa akan kami pertaruhkan," ujar dia.

Selain itu, pada saat reses tersebut, ada juga beberapa keluhan dan masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah infrastruktur, kesehatan dan organisasi kepemudaan. 

Ketua Rukun Warga (RW) 07 Sofwan Agus memberikan masukan soal infrastruktur yang ada di wilayahnya yaitu perbaikan tembok makam dan penerangan jalan umum (JPU) yang belum memadai. 

Selain itu, lanjut dia, soal bedah rumah atau rehabilitasi rumah warga miskin yang belum ada koordinasi dengan pengurus RW.

"Jadi saya mewakili perangkat kampung menyampaikan aspirasi untuk penerangan di tempat pemakaman yang masih kurang," ujar lelaki paruh baya tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut, Ghoni meminta adanya kejelasan data sehingga nantinya bisa ditindaklanjuti ke Pemkot Surabaya.(*)