"Inverter" PLTS di Clebung Bojonegoro Rusak

Bojonegoro (Antaranews Jatim) - Peralatan "inverter" pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di Dusun Maor, Desa Clebung, Kecamatan Bubulan, Bojonegoro, Jawa Timur, rusak sehingga warga di dusun setempat tidak bisa memperoleh aliran listrik sejak September 2017.

Kasubag ESDM dan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Bojonegoro Dadang Aries Subiyanto, di Bojonegoro, Rabu, menjelaskan kerusakan tiga "inverter" PLTS di Dusun Clebung itu sudah dilaporkan kepada Kementerian ESDM Dirjen Energi Baru Terbarukan.

Sebab, lanjut dia, PLTS komunal di dusun setempat merupakan bantuan dari Kementerian ESDM senilai Rp1,350 miliar yang dibangun pada 2012 karena dusun setempat lokasinya terpencil sulit bisa teraliri listrik PLN.

"Harapan kami ada perhatian dari Kementerian ESDM, sebab peralatan "inverter" yang rusak mahal harganya mencapai Rp300 juta/"inverter". Padahal ada tiga "inverter" yang rusak," ucapnya menjelaskan.

Akibat kerusakan tiga "inverter" PLTS komunal itu, menurut dia,PLTS komunal tidak bisa berfungsi menyimpan listrik dari tenaga matahari, sejak September 2017. PLTS komunal di dusun setempat mampu memasok listrik untuk sekitar 70 kepala keluarga (KK) yang masing-masing memperoleh sekitar 200 watt/KK.

"Bagi warga di dusun setempat cukup lumayan, sebab bisa dimanfaatkan untuk penerangan malam hari, bahkan bisa untuk menyetel TV," kata dia menjelaskan.

Warga yang memperoleh aliran listrik dari PLTS, menurut dia, juga ditarik iuran, tapi iuran yang diperoleh tidak akan mencukupi untuk memperbaiki peralatan "inverter" yang rusak.

"Ya kalau peralatan PLTS rusak wajar, sebab peralatannya sudah tua," kata dia menjelaskan.

Sesuai data di Bagian SDA pemkab menyebutkan sebanyak 26 dusun di 17 desa yang masuk dusun gelap belum berlistrik PLN tersebar di delapan kecamatan yaitu Kecamatan Kedungadem dan Ngambon.

Selain itu Kecamatan Tambakrejo, Sekar, Temayang, Margomulyo, Ngraho dan Ngasem. Di wilayah yang masuk dusun gelap itu, lanjut dia, ada sebanyak 2.777 kepala keluarga (KK) yang belum menikmati listrik PLN.

"Lokasinya semuanya terpencil, karena di tengah-tengah kawasan hutan jati," ujar Aries menegaskan.

Ia menambahkan pemkab setiap tahun memiliki program pengadaan listrik di daerah terpencil yang semuanya di tengah kawasan hutan jati, selain juga program pengadaan listrik dikerjakan PLN.

"Program pengadaan listrik di daerah terpencil untuk tahun ini menunggu proses pemilihan kepala daerah (pilkada) selesai," ucapnya menambahkan. (*)