Tulungagung (Antaranews Jatim) - Perintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur segera memberlakukan sistem penganggaran pembangunan secara daring (online) atau lebih dikenal dengan istilah "e-budgeting" dalam penyusunan APBD 2019.
"Tahun ini sudah mulai kita anggarkan program e-budgeting untuk APBD 2019. Tahun depan insya Allah sudah `go` (jalan)," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Indra Fauzy di Tulungagung, Rabu.
Tujuan penerapan e-budgeting tersebut menurut Indra adalah untuk transparansi. Warga akan lebih mudah mengakses informasi seputar APBD Tulungagung, mulai dari perencanaan hingga plafon setiap kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan. Caranya cukup mudah. Setiap warga bisa mengakses APBD Tulungagung melalui internet, bahkan cukup dengan satu unit android.
"Pemkab Tulungagung sejak lama sudah merencanakan pemberlakuan e-government. Jadi semua hal berkaitan dengan pembangunan, terutama sistem penganggaran akan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang terus berkembang saat ini," ujar Indra.
Tak hanya memudahkan akses informasi kepada publik, lanjut Indra, penerapan sistem e-budgeting diyakini bisa meminimalisir tindak pidana korupsi. Sebab seluruh alur anggaran hingga alokasi item terkecil bisa dengan mudah dipantau oleh publik melalui internet.
"Biar masyarakat juga bisa ikut mengawasi," kata Bupati Tulungagung Nonaktif Syahri Mulyo dalam kesempatan berbeda.
Saat ini memang sudah ada beberapa daerah yang menerapkan e-budgeting. Tapi jumlahnya belum banyak.
Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), penerapan penganggaran dan perencanaan dengan sistem elektronik atau e-budgeting dan e-planning oleh pemerintah daerah di Indonesia baru sebesar 42 persen.
Tulungagung menjadi salah satu daerah yang segera menyusul konsep penganggaran berbasis daring dan ramah informasi bagi publik tersebut. Untuk itu, segala persiapan telah dilakukan Pemkab Tulungagung. Salah satunya adalah melakukan studi banding ke Pemkab Banyuwangi dan beberapa daerah lain yang lebih dulu menerapkan sistem e-budgeting.
"Dengan e-budgeting nanti, seluruh penganggaran sudah menggunakan teknologi baru berupa aplikasi. Anggaran untuk pelaksanaan E-budgetng sendiri baru akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2018," tutur Indra.
Rencana penerapan e-budgeting dalam APBD 2019 langsung direspon positif oleh warga Tulungagung. Seorang pengamat anggaran daerah, Maliki Nusantara, berharap Pemkab segera menyosialisasikan program tersebut ke masyarakat.
"Ya harus disosialisasikan supaya tujuan program mengena pada sasaran yang diinginkan," kata Maliki.
Warga berharap e-planning anggaran (APBD) 2019 sudah bisa dilakukan mulai dari sekarang.
Senyampang penyerapan aspirasi dan usulan rencana pembangunan dari desa-desa dilakukan, hingga pembahasan memasuki tahapan Musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) tingkat kabupaten harus sudah bisa diikuti publik secara transparan.
"Ya supaya warga tahu aspirasi yang dihimpun dari bawah tidak menguap saat sampai di tingkatan musrenbangkab," ucap Ichwan, pengamat politik pemerintahan di Tulungagung. (*)
