Pakar dan Dokter Dilibatkan Polisi Dalami Kasus Penyerangan Kiai

Surabaya (Antaranews Jatim) - Kepolisian Republik Indonesia bakal membentuk tim besar dengan melibatkan pakar, dokter serta rumah sakit jiwa untuk mendalami kasus penyerangan kepada kiai oleh orang yang mengalami gangguan jiwa di Jawa Timur belakangan ini.

"Saya sudah perintahkan untuk bentuk tim besar dengan melibatkan pakar, dokter-dokter ahli kejiawaan untuk mengatahui ujungnya dan tidak berhenti di sini. Selama ini informasi atau beritanya berhenti. Itu tidak rasional. Harus dicari," kata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin usai pertemuan dengan ulama Jatim di Masjid Polda Jatim, di Surabaya, Rabu.

Syafruddin mengatakan tim itu untuk menyelidiki lebih mendalam terkait kondisi kejiwaan pelaku serta bagaimana kondisi kejiwaan pelaku secara teknis agar bisa disimpulkan dan diinformasikan ke masyarakat.

"Saya sudah perintahkan untuk kumpulkan para pakar-pakar, ahli kedokteran dan bikin tim yang besar. Rumah sakit jiwa juga dikumpulkan dibuat penanganan dan bikin penjelasan kepada masyarakat. Supaya jelas," ucapnya.

Tim itu, kata dia, secepatnya harus dibentuk agar dapat melakukan investigasi. Investigasi itu juga harus dilakukan dengan terbuka dan tidak ditutup-tutupi agar masyarakat mengetahui yang sebenarnya.

Dia menegaskan, penyerangan kepada kiai atau pemuka agama di beberapa daerah lebih banyak isu hoaks atau kabar boohong.

"Beberapa kejadian dibangun secara hoaks. Di Jabar dari 13 yang menyebar di opini publik ternyata hanya ada dua kejadian. Di Jatim juga," ujarnya.

Ditanya apakah kejadian belakangan ini mempunyai pola yang sama dengan peristiwa tahun 1998, dia menyatakan pola yang terjadi saat ini sangat berbeda karena saat ini dibangun dari hoaks. "Sementara di tahun 1998 itu peristiwa besar dan memang kejadiannya ada. Saat ini ada tapi banyak hoaksnya," ucap dia.

Polri mengungkapkan, pihaknya telah mengetahui pelaku yang menyebar isu hoaks terkait penyerangan kepada pemuka agama itu. Polisi secepatnya akan mengembangkan temuan itu.

"Pelaku nanti akan dijerat UU ITE, karena mendesain informasi hoaks. Bukan karena mendesain peristiwanya. Sekarang 95 persen isu adalah hoaks," tegasnya.(*)