Jember (Antaranews Jatim) - Politika Research Center (PRC) memaparkan survei tentang persepsi masyarakat Jember atas dua tahun pemerintahan Bupati Jember Faida dan Wakil Bupati A. Muqit Arief.
Direktur Eksekutif PRC Jember Rio Prayoga di Jember, Jawa Timur, Senin mengatakan tujuan survei ingin melihat kepuasan publik atas kinerja Faida-Muqit sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember setelah dua tahun memimpin, kemudian juga ingin mengetahui respons publik terhadap realisasi 22 program janji Faida-Muqit.
"Survei ini juga ingin memotret dinamika politik dan isu-isu politik pemerintahan selama kepemimpinan Bupati Faida dan Wabup Muqit, serta ingin memotret harapan publik terhadap pemimpinnya," katanya.
Menurutnya survei tersebut diselenggarakan pada 20-26 Januari 2018 dengan menggunakan metodologi "multi stage random sampling" dengan sampel sebanyak 500 orang yang tersebar secara proporsional di 31 kecamatan di Jember, namun margin eror dalam survei itu sebesar 4,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Terdapat tiga isu utama, yakni persoalan ekonomi masyarakat, tingkat kepuasan kinerja Faida-Muqit, dan terakhir isu politik-pemerintahan selama dua tahun terakhir," tuturnya.
Berdasarkan hasil survei tentang persoalan ekonomi masyarakat Jember, sebanyak 29,3 persen masyarakat menyatakan bahwa kondisi ekonomi di Jember tidak ada perubahan dibandingkan dua tahun lalu, sedangkan 31 persen lainnya menyatakan baik dan hanya 17,6 persen masyarakat yang menyatakan semakin baik dibandingkan dua tahun lalu.
"Tiga persoalan besar yang dikemukakan masyarakat, yakni masih mahalnya kebutuhan pokok (45,2 persen), sulitnya mencari kerja (32,7 persen), dan infrastruktur (12,5 persen)," katanya.
Untuk perihal kepuasan masyarakat terhadap kinerja Faida-Muqit berdasarkan data menyebutkan 50,55 persen masyarakat puas atas kinerja Faida-Muqit selama dua tahun terakhir, kemudian 4,6 persen masyarakat menyatakan sangat puas, sementara 36,65 persen masyarakat menyatakan kurang puas dan 2,6 persen masyarakat menyatakan tidak puas.
"Kami menilai angka tersebut belum cukup menggembirakan karena seharusnya dengan rentang waktu dua tahun itu dianggap cukup membangun persepsi publik atas capaian-capaian yang bisa dilakukan sampai pada level 70 persen," ujarnya.
Bahkan konsolidasi internal juga belum berjalan dengan cukup baik karena di kalangan PNS sendiri menyatakan kurang puas terhadap kinerja Bupati Faida-Wabup Muqit hingga mencapai angka 63 persen, sedangkan yang merasa puas sebesar 37 persen.
"Kondisi itu merupakan `early warning` bagi Faida-Muqit jika masih berharap dapat melanjutkan periode keduanya dalam pilkada mendatang. Pekerjaan rumah utama Faida-Muqit harus melihat secara optimistis bahwa konsolidasi bisa dibangun dengan siapa saja, termasuk komponen masyarakat," katanya.
Poin ketiga terkait isu politik dan pemerintahan selama dua tahun terakhir dengan mengajukan pertanyaan seputar hubungan eksekutif dan legislatif yakni 12,3 persen masyarakat menyatakan hubungan dua lembaga itu tidak harmonis.(*)
