Jember (Antaranews Jatim) - LSM Migrant Care mendorong Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan atau "Sustainable Development Goals" (SDGs) dengan menggelar "Focus Group Discussion" (FGD) di wilayah setempat, Selasa.
"Kami mengundang narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Jember dan akademisi Universitas Jember untuk mengetahui sejauh mana Jember dalam melaksanakan SDGs itu," kata Project Officer Bambang Teguh Karyanto.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga meminta masukan dari sejumlah organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan sejumlah LSM yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan di Jember.
Kabid Sosbud dan Pemerintahan Bappekab Jember Andri Purnomo memaparkan tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan SDGs yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan.
"Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2011 sebesar 60,64 persen, tahun 2012 meningkat menjadi 61,31 persen, tahun 2013 sebesar 62,43 persen, tahun 2014 menjadi 62,64 persen, dan tahun 2015 sebesar 63,04 persen," tuturnya.
Ia menjelaskan beberapa inovasi percepatan SDGs yang dilakukan Pemkab Jember dalam konteks pembangunan manusia di antaranya pemberian beasiswa S1 sebanyak 1.000 siswa, menambah jaminan kesehatan masyarakat miskin melalui penerima bantuan iuran daerah (PBID) dengan jumlah 79.730 jiwa atau 5,3 persen dari jumlah penduduk, pelayanan surat pernyataan miskin sebanyak 3.391 lembar dengan anggaran mencapai Rp31 miliar.
"Selain itu juga program satu desa satu ambulans, administrasi kependudukan `on the spot` di desa, penambahan unit kesehatan di wilayah inklusi, dan asuransi petani sebanyak 640 petani, serta 3.279 nelayan yang mendapatkan asuransi nelayan," katanya.
Menurutnya penyusunan rencana aksi daerah tujuan SDGs juga dilakukan dengan penyelarasan tujuan dan sasaran global RPJMN dan RPJMD Kabupaten Jember sehingga sejumlah program prioritas dilakukan untuk tercapainya SDGs.
Sementara akademisi yang juga pakar kebijakan publik Universitas Jember Hermanto Rohman mengatakan SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 indikator dengan target mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim yang diharapkan bisa dicapai pada tahun 2030.
"Tantangan implementasi SDGs adalah memastikan pelaksanaan prinsip inklusi dan tidak ada seorang pun yang tertinggal, mengintegrasikan semua program pemangku kepentingan dalam rencana aksi SDGs, sinergi antara prioritas-prioritas pemerintah dan nonpemerintah, serta membangun database yang komprehensif dan inklusif," katanya.
Ia mengatakan ujung tombak pelaksanaan SDGs bukan hanya pemerintah, tetapi perlu dilakukan kerja sama melalui kolaborasi dan partisipasi dengan menekankan 17 indikator pencapaian pembangunan berkelanjutan itu.
"Perlu dilakukan `collaborative governance` yang merupakan cara pengelolaan pemerintahan multipartner yang melibatkan berbagai stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi konsensus, dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif sehingga tidak hanya berupa institusi formal akan tetapi dapat berupa cara berperilaku," ujarnya. (*)
