Madiun (Antara Jatim) - Kota Madiun terpilih menjadi lokasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan di bawah koordinasi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kota Madiun menjadi satu-satunya lokasi survei di Provinsi Jawa Timur," ujar Kepala BPS Kota Madiun Firman Bastian kepada wartawan, Senin.
Menurut dia, survei rencananya dilaksanakan setelah bulan Oktober ini dengan melibatkan 60 responden dari dinas-dinas di Kota Madiun, DPRD, dan masyarakat umum. Yaitu pihak yang melaksanakan pelayanan publik dan yang mendapatkan pelayanan.
Hanya saja pihaknya belum tahu kisi-kisi atau hal-hal yang akan diteliti dalam survei penilaian integritas tersebut.
Guna kelancaran pelaksanaan survei, saat ini sebanyak tiga orang staf BPS setempat sedang melakukan pelatihan di Jakarta. Pelatihan tersebut juga berlaku bagi sejumlah petugas BPS provinsi dan kota/kabupaten lainnya yang ditunjuk.
"Untuk Jawa Timur yang diminta mengirim peserta pelatihan adalah BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun. Artinya, kita (Kota Madiun) dijadikan sampel," kata Firman.
Pihaknya belum bisa menjelaskan pertimbangan utama dipilihnya Kota Madiun sebagai lokasi SPI. Pihaknya juga menolak jika dipilihnya Kota Madiun sebagai sampel lokasi survei ada kaitannya dengan kasus korupsi yang melibatkan Wali Kota Madiun non-aktif Bambang Irianto.
"Saya tidak melihat ke situ. Menurut saya, Kota Madiun memang terpilih sebagai sampel saja untuk disurvei soal kepuasan layanan atau soal pencegahan korupsi," terangnya.
Ia berharap pelaksanaan SPI nantinya dapat berjalan lancar dan meminta semua pihak yang dijadikan responden bisa kooperatif dan memberikan jawaban yang benar sesuai dengan yang diminta oleh petugas. Sebab, data yang ada pasti akan berguna bagi semua pihak. (*)
