Surabaya (Antara Jatim) - Panitia Khusus Penataan Pemukiman dan Perumahan Kumuh DPRD Surabaya menekankan pentingnya program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) atau bedah rumah dalam upaya melakukan penataan kawasan pemukiman kumuh.
Wakil Ketua Pansus Penataan Pemukiman dan Perumahan Kumuh DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, di Surabaya, Kamis, mengatakan titik tekan pansus adalah mengurangi daerah kumuh di Kota Pahlawan.
"Memang pembangunan rusun itu sudah dilakukan. Tapi kemudian melihat fakta pembangunan rumah susun tidak mengurangi kawasan kumuh, hanya memindah orang-orang yag ada di kawasan kumuh ke rumah rusun. Fakta pemukiman kumuh tetap ada," katanya.
Sehingga, lanjut dia, yang akan didorong melalui raperda inisiatif DPRD Surabaya ini nantinya muncul skema kebijakan yang sistematis dari Pemkot Surabaya karena selama ini masih parsial dan ada juga standar ganda.
"Parsial yang dimaksud adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Surabaya bergerak sendiri-sendiri, sedangkan standar ganda yakni antar SKPD menerapkan prinsip yang berbeda-beda," katanya.
Menurut dia, rumah yang masuk kategori slum atau rumah yang berada di kawasan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dinas Sosial Kota Surabaya bersikukuh tidak mau memberikan bantuan RSDK karena tanah itu legalitasnya bukan milik warga.
"Pertanyaanya berapa banyak jalan-jalan yang sudah sudah dipaving dan saluran air yang sudah diperbaki di daerah-daerah di pemukiman tanah milik PT KAI itu," katanya.
Ia mengatakan kalau salah satu persyaratan RSDK yang ditetapkan Dinas Sosial harus memiki surat tanah. Namun, lanjut dia, rata-rata mereka merupakan warga Surabaya yang tidak mampu.
"Kalau itu ada ketetapan di peraturan wali kota, mestinya wali kota bisa mengubah itu sehingga ketentuan tentang tanah itu harus milik sendiri
yang dibuktikan dengan alas hak yang sah bisa dihapus," katanya.
Apalagi, lanjut dia, mengingat banyaknya warga yang mengharapkan turunnya program RSDK untuk memperbaki rumah mereka.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya menyiapkan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) untuk membebaskan warga yang selama ini tinggal di sekitar kawasan kumuh di Kota Pahlawan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan hingga saat ini ada sekitar 3.000 kepala keluarga yang masuk daftar tunggu untuk tinggal di rusunawa.
"Tahun ini pemerintah kota membangun satu twin block rumah susun," katanya.
Sedangkan tahun depan, lanjut dia, sebanyak lima twin block rumah rusunawa yang dianggarkan melalui APBD Surabaya 2018 untuk melayani warganya yang tidak mempunyai tempat tinggal. (*)
Video Oleh: Abdul Hakim
