Surabaya (Antara Jatim) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMMI) Kota Surabaya menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Surabaya, Rabu, menolak program pemerintah "Full Day School" (FDS).
"FDS bisa menjauhkan anak dari pendidikan agama," kata Korlap Aksi Hefni Yanto saat berorasi.
Menurut dia, dengan adanya Peraturan Mendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang sekolah delapan jam sehari selama lima hari atau Full Day School" (FDS), maka peraturan itu 75 persen akan membunuh pendidikan di pesantren dan Madin (Madrasah Diniyah) sebagai wadah belajar di lingkungan pesantren.
Selain itu, lanjut dia, penerapan Peraturan Mendikbud Nomor 13/2017 tentang pendidikan tersebut, jelas akan menguras energi para siswa dan guru. Dengan pendidikan lima hari penuh, maka terjadi penurunan semangat belajar yang akhirnya menyebabkan stres.
"Maka jalan akhirnya adalah main gedget karena guru tidak akan fokus mengurusi masalah itu," ujarnya.
Dengan kondisi yang dialami para pelajar sebagai imbas pendidikan "full day school" itu, lanjut dia, maka terjadilah krisisi moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
"Jika sudah demikian beban guru dan peran orang tua makin besar. Maka terjadilah generasi stres yang dialami bangsa ini," katanya.
Dalam aksinya itu, PMII menuntut pencabutan Permen 23/2017, meminta pemerintah mengganti Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah menciderai pendidikan di Indonesia, serta meminta pemerintah mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke daerah masing-masing yang saat ini dikelola provinsi.
Pantauan Antara di lokasi, situasi sempat tidak tarkendali saat massa aksi memaksa masuk gedung untuk menemui anggota dewan. Namun, dilarang belasan personel polisi dari Polrestabes Surabaya yang menghadang di belakang pintu gerbang.
Aksi saling dorongpun tak bisa dihindari. Massa makin beringas ketika salah seorang polisi menarik spanduk pendemo. Bahkan menarik paksa bendera kebesaran PMII Kota Surabaya.
Aksi saling dorong dan adu mulut berlangsung sekitar 15 menit. Setelah kedua belah melakukan negosiasi, ketegangan berhasil dikendalikan. Polisi memperkenankan perwakilan pendemo masuk ke dalam gedung DPRD Surabaya. (*)
Video Oleh: Abdul Hakim
