Tulungagung, (Antara Jatim) - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) membentuk tim antihama guna mendukung program swasembada pangan nasional dengan mengidentifikasi munculnya berbagai serangan hama, penyakit maupun gangguan lain yang merusak tanaman petani.
"Nantinya tim antihama ini akan berkoordinasi dengan kader-kader tani di tiap daerah, sehingga mereka bisa bertindak cepat saat ada laporan terkait hama yang menyerang tanaman pertanian," kata Ketua Umum HKTI Jenderal (Purn) TNI Moeldoko saat memberi sambutan dalam seremoni pelantikan Dewan Pengurus Provinsi HKTI Jatim di Tulungagung, Minggu.
Dalam kesempatan itu, mantan Panglima TNI era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, juga menegaskan komitmen HKTI untuk mewujudkan swasembada beras di Indonesia.
Karenanya, Moeldoko menyatakan berbagai permasalahan yang dialami petani seperti serangan hama dan bibit tanaman menjadi perhatian khusus selama kepengurusannya untuk periode 2017-2020.
"Selama ini dua permasalahan tersebut selalu muncul saat musim tanam tiba, terutama untuk permasalahan hama," ucapnya.
Moeldoko tidak menampik fakta sudah adanya respon aktif pemerintah dalam menangani permasalahan hama yang dihadapi petani.
Namun menurutnya, respon yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan obat-obatan pembasmi hama masih lamban akibat rantai prosedur yang membuat penanganan hama di lapangan terlambat.
Akibatnya, hama lebih dulu menyebar dan berdampak kerusakan tanaman saat upaya pembasmian baru mulai dilakukan.
"Untuk mengatasi hal ini, nantinya tim (antihama) yang tersebar di desa-desa akan bergerak lebih dulu guna mengambil sampel hama dan melakukan penanganan sementara," ujarnya.
Mantan Ketua Umum HKTI yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI/Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang mendukung langkah-langkah yang dicanangkan koleganya dalam mendorong peran HKTI dalam program swasembada pangan nasional.
Menurutnya, sinergitas perlu dilakukan oleh HKTI sebagai organisasi petani untuk mendukung program pembangunan nasional sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Tanah Air.
Namun, Oesman yang kini berkedudukan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan HKTI enggan berbicara banyak soal oragnisasi tani yang pernah dipimpinnya itu, dengan alasan kebijakan dan program kerja HKTI telah menjadi kewenangan dewan pengurus di bawah komando mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, untuk periode 2017-2020.
Datan bersama dua anggota Ketua Fraksi MPR Bachtiar Ali dan anggota DPD RI I Gde Pasek Suardika, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang dan kedua legislator itu lebih banyak bicara soal sosialisasi "empat pilar" yang menjadi fondasi kebangsaan Indonesia.
Pasek dan Bachtiar yang tampil setelah Oesman mencoba merasionalisasi konsep empat pilar kebangsaan tersebut dikaitkan dengan pertanian yang menjadi sumber ekonomi fundamental warga Indonesia secara keseluruhan.(*)
