Surabaya (Antara Jatim) - Dinas Pendidikan (Dindik)) Jawa Timur menargetkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk SMA di wilayah itu 100 persen menggunakan komputer pada tahun depan (2018).
Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat mengemukakan untuk tahun ini masih 12 SMA di daerah kepulauan dan 669 Madrasah Aliyah (MA) yang masih menggunakan ujian nasional pensil dan kertas (UNPK).
"Kami targetkan sekolah-sekolah itu bisa UNBK tahun depan. Untuk itu kami sudah menyiapkan beberapa langkah, salah satunya menyiapkan sarana dan prasarana serta jaringan agar tahun depan bisa digunakan UNBK," kata mantan Kepala Badan Diklat Jatim ini.
Saiful menjelaskan, UNBK untuk jenjang SMK/SMA di Jatim berjalan lancar. Hanya beberapa Sekolah SMK saja yang sempat mengalami masalah pada UNBK hari terakhir. Namun, kata dia, permasalahan itu datanganya dari pusat.
"Kami sudah melakukan sidak ke beberapa sekolah, dan tidak menerima laporan adanya masalah yang berarti. Semua sudah oke, dan bisa dikatakan UNBK di Jatim tahun ini sukses," ujar dia.
Sementara itu, saat ini muncul keinginan sekolah di daerah untuk beralih fungsi dari SMA ke SMK. Hal itu menurutnya sebagai dampak dari revitalisasi SMK yang akhirnya memunculkan moratorium SMA.
"Sementara ada empat SMA negeri di Sumenep yang sudah mengusulkan alih fungsi. Nanti akan kita urus ke direktorat (Kemendikbud)," kata dia.
Dia mengatakan, dengan beralihnya fungsi SMA ke SMK, hanya siswa baru yang tercatat sebagai siswa SMK setelah alih fungsi resmi dilakukan. Sementara siswa dari sekolah asal atau SMA tetap berstatus siswa SMA hingga lulus.
"Bisa saja sebenarnya diboyong langsung ke SMA. Tapi target skillnya tidak akan tercapai. Karena itu idealnya hanya baru dimulai saat menerima siswa baru," tutur dia.
Disinggung terkait regulasi moratorium SMA dan revitalisasi SMK, Saiful mengaku hingga kini masih dalam tahap kajian bersama biro hukum Pemprov Jatim. Dua pergub yang telah diusulkan tersebut diakuinya masih memerlukan sejumlah perbaikan. Di antaranya ialah penggabungan dua rancangan pergub menjadi satu.
"Dua usulan rancangan pergub yang sudah kita usulkan itu akan dijadikan satu karena moratorium menjadi akibat dari revitalisasi SMK. Jadi tidak ada pergub khusus untuk moratorium SMA," tutur Saiful.(*)
