Kediri (Antara Jatim) - Sebanyak 718 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur, mengikuti proses mutasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat, sebagai upaya memperbaiki program ke depan serta kebijakan struktur organisai tata kerja (SOTK) baru.
"Susunan ini, sebenarnya penyempurnaan dari sebelumnya. Dan, harapan ke depan semakin bisa lebih bagus lagi," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Kediri, Selasa.
Dari 718 pejabat itu, terdiri dari beragam eselon, yaitu eselon II ada 27 orang, eselon III ada 117 orang pegawai, dan eselon IV ada 574 pegawai. Dari jumlah itu, ada yang masih menempati posisinya semula ada juga yang bergeser. Posisi mereka sesuia dengan SOTK baru.
Misalnya, Kepala Disbudparpora Kota Kediri masih dipercayakan pada Nur Muhyar, Kepala Disperindagtamben Kota Kediri masih dipercayakan pada Yetti Sisworini.
Sementara, untuk kepala Dinsosnakertrans Kota Kediri diganti dari sebelumnya Dewi Sartika menjadi Triono Kutut. Saat ini, Dewi Sartika dimutasi menjadi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, sementara posisi Triono Kutut yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Penanaman Modal (BPM) Kota Kediri diisi Anang Kurniawan, staf ahli sekaligus mantan Manajer Persik Kediri.
Untuk posisi Kepala Bappeda Kota Kediri saat ini masih kosong. Saat ini, Kepala Bappeda Kota Kediri Suprapto masih tersangkut dengan pidana, setelah kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Ia mendekam di Lapas Kelas II A Kediri.
Wali Kota mengakui, memang terdapat sejumlah jabatan yang masih kosong, misalnya jabatan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Kediri, maupun jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri. Saat ini, posisi itu masih dijabat pelaksana tugas, hingga ada pejabat yang sesuai.
"Ada beberapa yang kosong. Nanti akan kami lelang. Namun, jumlah pastinya yang dilelang berapa, saya belum hapal, yang jelas eselon II ada dua," paparnya.
Wali Kota menambahkan, saat ini tantangan beragam masalah di masyarakat sudah semakin kompleks, sehingga instansi pun harus bisa memecahkan dan mencari solusinya.
Semua pejabat yang menjabat, baik pejabat lama maupun baru diharapkan lebih jujur, cepat melayani masyarakat. Terlebih lagi, mereka juga diharapkan lebih profesional dalam pekerjaan mereka.
Terkait dengan adanya satuan kerja baru, ia mengatakan hingga kini belum dibutuhkan kantor yang baru. Sebab, dari sejumlah instansi itu, sebagian perubahan nama, serta sebagian lagi digabung dengan instansi lainnya.
Proses pelaksanaan mutasi itu digelar di GOR Joyoboyo, Kota Kediri. Para pejabat yang dimutasi berkumpul di ruangan tersebut, berbaris rapi hingga dibacakan satu per satu jabatan mereka.
Setelah proses pembacaan selesai, mereka lalu disumpah jabatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Proses mutasi itu berjalan dengan lancar dan tertib. (*)
