Bojongoro (Antara Jatim) - KPU Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, masih menunggu keputusan KPU Pusat terkait akses kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur Jatim dan Bupati Bojonegoro, pada 2018.
"Kami masih menunggu keputusan KPU Pusat untuk bisa mengakses e-KTP yang akan menjadi dasar dalam menetapkan DPT Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," kata Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Bojonegoro, Mustofirin di Bojonegoro, Jumat.
Sesuai informasi yang diperoleh, katanya, KPU Pusat akan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar bisa mengakses data e-KTP.
"Setelah ada penandatanganan nota kesepahaman, kami baru bisa mengakses e-KTP tersebut. Berdasarkan data e-KTP warga di daerah itu akan diketahui jumlah warga yang sudah meninggal dunia, pindah tempat, TNI/Polri dan warga baru dari luar daerah," katanya.
Selanjutnya, dari data e-KTP itu juga akan diketahui jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang akan dimanfaatkan untuk pemutakhiran DPT.
"Pemutakhiran DPT akan dilakukan dengan mendatangi warga yang sudah memiliki hak pilih dengan perhitungan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim dan Bupati Bojonegoro pada Juni 2018," jelas dia.
Ia memperkirakan jumlah DPT dalam perhelatan Pilgub Jatim dan pemilihan Bupati Bojonegoro akan mengalami peningkatan sekitar 1 persen dibandingkan dengan jumlah DPT pada Pilpres 2014 sebanyak 1.041.529 pemilih.
Dengan adanya kenaikan 1 persen itu, lanjut dia, jumlah DPT pada Pilgub Jatim dan pemilihan Bupati Bojonegoro yang dihelat Juni 2018 bisa mencapai 1.084.296 pemilih.
Sesuai ketentuan, kata dia, bagi warga yang tidak memiliki e-KTP atau tidak masuk DPT masih bisa mempergunakan hak pilihnya sepanjang memperoleh pengesahan dari pihak Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Tapi kalau tidak ada surat pengesahan dari pihak yang berwenang, pemilih tidak bisa mempergunakan hak pilihnya," tandasnya.
Ia menambahkan tahapan penyelenggaraan Pilgub Jatim dan Bupati Bojonegoro akan dimulai Agustus 2017.
"Tapi, sebelum ini kami sudah mulai menosialisasikan Pilkada kepada berbagai elemen masyarakat, terutama pemilih pemula dengan tujuan agar mereka bersedia mempergunakan hak pilihnya dalam Pilkada," paparnya.(*)
