Menpan Usulkan Akuntabilitas Banyuwangi Raih Nilai A

Banyuwangi, (Antara Jatim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur saaat mengunjungi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu (20/11) hingga Senin menyatakan akan mengusulkan agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) daerah itu mendapat nilai A.

Asman di Banyuwangi, Senin menjelaskan kinerja program-program yang dijalankan Banyuwangi telah berorientasi pada hasil dan kemanfaatan, karena setiap belanja daerah dalam APBD telah terukur jelas hasil kinerjanya.

"Belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah di sini, bisa diukur 'output'-nya. Skema-skema yang dipaparkan sangat jelas ukuran dan dampaknya untuk masyarakat," ujarnya.

Asman mengatakan, saat ini Kemenpan RB memiliki 59 'role' model kebijakan pelayanan publik yang akan diterapkan secara nasional. Banyuwangi masuk dalam 59 role model tersebut. Salah satunya adalah kebijakan "e-village budgeting" dan Sistem Informasi Keuangan Daerah milik Banyuwangi.

Diharapkan dari role model kebijakan pelayanan publik yang ada itu akan menular ke daerah-daerah lainnya. "E-village Budgeting Banyuwangi selalu saya dengungkan ketika berkunjung ke daerah," kata dia.

Asman menambahkan, sudah bukan saatnya lagi daerah melakukan studi banding. "Dari dulu daerah-daerah itu kerjaanya hanya banding-bandingin saja. Itu bukan zamannya lagi. Langsung meniru saja, dampaknya juga sudah jelas," tegas Abnur.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, saat ini waktunya daerah untuk melakukan studi tiru. Kebijakan-kebijakan yang telah terbukti baik, di-'copy' lalu ditiru.

Dalam kesempatan itu, Asman juga membeberkan pihaknya sedang menyusun peraturan pemerintah yang salah satu isinya mengatur tentang tunjangan pegawai berbasis kinerja. PP ini, kata dia, merupakan penjabaran teknis dari UU Aparatur Sipil Negara.

"PP itu nantinya akan menentukan 'take home pay' pegawai berbasis kinerjanya. Tunjangan kinerja setiap jabatan juga akan berbeda bergantung pada beban kerjanya. Ini nanti akan dilaksanakan di tingkat kementerian dan lembaga, lalu segera diaplikasikan ke daerah," tutur Asman.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB M Yusuf Ateh menjelaskan bahwa pada tahun ini ada dua kabupaten se-Indonesia yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk meraih poin A.

"Banyuwangi salah satu kabupaten yang diusulkan meraih SAKIP A," ucap Ateh.

Penilaian SAKIP telah dimulai tahun ini. Namun untuk pengumumannya, direncanakan akan dilakukan pada Maret 2017 mendatang. Menurut Ateh, selama ini belum ada kabupaten yang meraih SAKIP A. Tahun lalu daerah yang meraih SAKIP A hanya dua provinsi dan satu pemerintah kota.

Pada 2015, SAKIP Banyuwangi meraih nilai BB. Meski demikian, Banyuwangi merupakan yang terbaik di Jawa Timur. Menurut Ateh, secara kasat mata Banyuwangi sudah bagus, layak mendapat nilai A.

"Kebijakan-kebijakan Banyuwangi berasaskan manfaat. Ini bisa dilihat dari kebijakan Banyuwangi yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat," imbuh Ateh.

Ia mengatakan, pihaknya sangat mendorong dan membenahi Banyuwangi bisa mendapat SAKIP A. Ini agar bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lainnya.

"Nanti kan bisa dicontoh oleh daerah-daerah lainnya," kata Ateh.

Menurut Ateh, daerah yang memiliki SAKIP A, memiliki nilai 80 ke atas, merupakan daerah yang efektif mengeluarkan anggaran. Penggunaan anggaran jelas untuk apa. Selain itu, kepala dinas dan pegawai negeri sipil (PNS), memiliki target dalam bekerja.

"Nilai ini bukan seperti lomba. Tapi sejauh mana, daerah itu mampu memanfaatkan anggarannya efektif untuk masyarakat. Serta aparaturnya punya ukuran yang jelas, targetnya apa," tegas Ateh.(*)