Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meraih nilai A untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) enam tahun beruntun dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima penilaian tersebut secara virtual yang diserahkan oleh Sekretaris Kemenpan RB Rini Widyantini dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Selasa (5/4)
"Kami bersyukur mampu mempertahankan SAKIP A. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi," kata Bupati Ipuk di Banyuwangi.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Terdapat sejumlah fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja yang dihasilkan.
Bagi Bupati Ipuk, penilaian SAKIP selain menunjukkan tingkat efektivitas dan efiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerjanya, namun juga menilai kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.
"Ini buah kekompakan semua OPD di Banyuwangi. Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja," ujarnya.
Bupati Ipuk mengaku bahwa pemkab terus meningkatkan rapor SAKIP menjadi A-A, dan termasuk nilai reformasi birokrasi yang saat ini berada di level B-B.
"Kami terus mendorong aspek-aspek peningkatan kinerja di internal pemkab. Salah satu contoh untuk meningkatkan kapasitas birokrat kami telah berkolaborasi dengan Pemkab Jabar untuk pengembangan SDM birokrat," kata Ipuk.
Sekretaris Kemenpan RB Rini Widyantini menyampaikan bahwa SAKIP menilai tingkat akuntabilitas atas hasil terhadap penggunaan anggaran untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil.
"Jadi tidak semata berkompetisi mendapatkan predikat nilai baik atau terbaik. Tetapi bagaimana meningkatkan kinerja pemerintahan, serta efektifitas kegiatan yang diukur dengan orientasi keberhasilan kinerja. Bagaimana daerah memanfaatkan anggarannya secara efektif, punya target dan hasil kerja keras. Ini juga berbicara tentang bagaimana kegiatan dirancang mengacu pada prioritas dan kebutuhan masyarakat," paparnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono mengatakan, Banyuwangi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
"Sinergi seluruh OPD terus diperkuat untuk sama-sama bekerja menaikkan derajat kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, saat ini hasilnya semakin terlihat dari sejumlah indikator, mulai peningkatan PDRB, pendapatan per kapita, hingga IPM kita yang semakin membaik. Dengan berbagai capaian ini, kami berharap rapor SAKIP Banywuangi meningkat tahun depan," katanya. (*)
