Pemkab Bojonegoro Rintis Pendirian KIM PKK

Bojonegoro (Antara Jatim)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, merintis pendirian kelompok informasi masyarakat (KIM) PKK di 419 desa yang bertugas mengelola data keluarga melalui laman dan menggali potensi di desanya masing-masing.

"Rintisan pendirian KIM PKK kami mulai dengan menggelar pelatihan yang diikuti kader PKK desa sejak Mei lalu," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro Kusnandaka Tjatur, di Bojonegoro, Senin.

Dalam pelatihan, menurut dia, peserta dari anggota PKK desa memperoleh materi antara lain, pembuatan email, pembuatan laman dalam bentuk blog, dan mengunggah data ke aplikasi teknologi informasi.

"Peserta yang semuanya dari anggota PKK desa juga memperoleh pelatihan dasar-dasar jurnalistik dan fotografi," jelas dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan rintisan pendirian KIM PKK ini merupakan pengembangan keterbukaan informasi publik di desa yang sudah berjalan dengan berdirinya KIM di tingkat desa sejak beberapa tahun lalu.

Di daerah setempat sudah berdiri 68 KIM desa yang dilengkapi dengan laman dari 419 desa yang ada. KIM desa anggotanya dari bebagai lapisan masyarakat, sedangkan KIM PKK anggotanya semuanya dari anggota PKK.

"Target kami secara bertahap di 419 desa sudah memiliki KIM PKK dan desa pada 2017," ucapnya menegaskan.

Menurut dia, tugas KIM PKK yaitu melaksanakan pendataan dan mengunggah data penduduk rinci per dasa wisma dan mengunggah ke aplikasi sekaligus mengelola data tersebut apabila terjadi perkembangan.

Ia mencontohkan kalau ada data satu keluarga dengan dua anak kemudian memiliki anak lagi atau bisa juga binatang peliharaannya sapi bertambah maka datanya juga harus diperbaharui.

"Data dasa wisma itu juga diunggah di laman KIM PKK," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, laman KIM PKK juga mengunggah berbagai potensi yang ada di desanya masing-masing.

Ia menambahkan adanya KIM PKK dan KIM desa merupakan bentuk keterbukaan informasi publik desa yang di atur, di dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

"Dengan adanya adanya KIM PKK ini untuk memudahkan dalam mengambil kebijaksanaan yang ada di desa," ucapnya menambahkan. (*)