"Kami menyadari, sebagai perusahaan milik negara yang mempunyai layanan terlengkap untuk Smart City, harus mengambil peran bersama-bersama pemda dan pemkot untuk mewujudkan kota cerdas yang modern, efisien, efektif dan sesuai kondisi kebutuhan wilayah, yakni dengan kearifan lokal setempat," ucap Executive Vice President Telkom Regional V Jatim, Bali Nusra Suparwiyanto ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu.
Ia mengatakan perwujudan yang dilakukan Telkom di Sumenep adalah dengan melakukan penarikan jaringan "backbone" kabel fiber optik Metro E, supaya berbagai layanan mudah dikirim ke seluruh pelosok kabupaten seluas 2.093,45 kilometer persegi tersebut.
"Perwujudan ini adalah hasil dari penandatanganan MoU yang kami lakukan beberapa bulan lalu. Implementasi ini akan membuat kota di ujung timur pulau Madura dengan jumlah penduduk tak kurang dari 1.041.915 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan itu siap untuk bertransformasi menjadi kota cerdas," katanya.
Selain itu, perwujudan ini juga untuk mendukung teknologi yang terintegrasi dengan semboyan "3C" bagi pemerintah daerah dan pemerintah kota setempat, yakni mulai dari connectivity (konektivitas), content (bahan/aplikasi), dan community (komuniktas).
"Untuk solusi content, kami mengajak kepala daerah untuk datang ke 'Living Lab Smart City Nusantara', dan di sana mereka akan bisa mengetahui, mencoba dan merasakan manfaat dari solusi smart city," katanya.
Sementara itu General Manager Telkom Gresik Madura Ferry Zuljanna mengatakan dengan adanya backbone Metro E yang dibangun Telkom di Sumenep, masyarakat kini dapat melakukan aktivitas teknologi yang terhubung dengan dunia luar, seperti Astinet, Indihome triple play dan wifi.id.
"Kami juga sudah membuat Mangoesky, yakni layanan internet dengan teknologi satelit untuk beberapa lokasi yang belum terjangkau layanan kabel dan sinyal Telkomsel. Intinya, Telkom akan tetap bisa mensolusikan kebutuhan koneksi melalui darat, udara, atau pun laut," katanya.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika terus mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kota cerdas untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, juga untuk pelayanan administrasi terpadu tingkat kecamatan yang berbasis jaringan, sehingga memudahkan pelayanan masyarakat dalam mengajukan perizinan dan nonperizinan dari tingkat desa sampai kecamatan.(*)
