DPDR: Anggaran Pengendali Banjir Surabaya Salah Sasaran

Surabaya (Antara Jatim) - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya menilai alokasi anggaran untuk pengendalian banjir di Kota Surabaya tidak tepat sasaran karena terbukti masih terjadi banjir akibat hujan deras di Kota Surabaya pada Jumat pagi hingga sore.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya, M. Machmud, di Surabaya, Jumat, mengaku kecewa dengan kinerja Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya yang dinilai lamban dalam mengatasi banjir.

"Berapapun anggaran yang diminta dinas tersebut guna mengatasi banjir selalu disetujui kalangan dewan. Namun hingga saat ini masih banyak daerah banjir. Bahkan akhir-akhir ini lokasi banjir semakin banyak," katanya.

Ia menengarai alokasi anggaran untuk pengendalian banjir tidak tepat sasaran, seperti untuk membeli pompa, mengatasi maslah saluran dan daerah cekung.

"Karena buktinya masih banyak banjir. Kalau banjir yang jadi kambing hitam air pasang atau hujan deras," katanya.

Mahmud menegaskan jika saluran air berfungsi dengan baik. Meski guyuran hujan tinggi, tidak ada banjir. Sementara hari ini, empat sekolah meliburkan siswanya akibat banjir. Bahkan, dari pantauannya di kawasan Darmo Indah tinggi genangan hingga 50 cm.

"Dampaknya, macet sehingga menghambat lalu lintas," katanya.

Ia meminta Dinas PU, Bina MArga dan Pematusan mengevaluasi penggunaan anggaran pengendalian banjir, apakah sudah tepat atau belum. Tahun 2016 ini, alokasi anggaran untuk pengendaloan banjir mencapai Rp550 Miliar.

"Jika tidak tepat tidak ada gunanya. Uang itu untuk kepentingan rakyat, jangan sampai mereka harus nguras air karena genangan air masuk rumahnya," ujarnya.

Machmud menduga penyebab banjir lainnya karena banyak tempat terbuka yang dialihfungsikan untuk kawasan perumahan, seperti yang terjadi di wilayah Banjar sugihan, Surabaya Barat.

"Di situ, sekitar 340 hektare tambak diuruk dijadikan perumahan," katanya.

Ia mengaku heran dengan keluarnya izin pembangunan hunian di area tersebut karena warga sekitar khawatir pembangunan perumahan elit di wilayah itu akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar.

"Pengembangnya juga membangun perumahan di Surabaya timur dengan mereklamasi pantai," kata Machmud.

Apabila ada reklamasi, ia memperkirakan akan menyebabkan banjir di beberapa kawasan karena aliran air dari tengah kota ke laut semakin panjang dan jauh. (*)