Sumenep (Antara Jatim) - Wakil Bupati Sumenep A Fauzi menilai cara mengingatkan pemerintah itu bukan hanya demonstrasi, namun dialog publik yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menghadirkan komisioner Ombudsman RI merupakan cara elegan untuk mengontrol pemerintah.
"Ini cara elegan HMI Sumenep untuk mengingatkan kami di pemerintah daerah supaya senantiasa dan terpacu guna memberikan pelayanan publik yang maksimal," ujarnya dalam dialog publik HMI Sumenep bersama Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, di Sumenep, Jawa Timur, Jumat.
Dialog publik yang digelar HMI Sumenep bertema "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Peningkatan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah" itu menghadirkan komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu.
"Memang ada cara lain dan biasanya dilakukan kawan-kawan mahasiswa untuk mengontrol jalannya pemerintahan, yakni dengan demonstrasi. Itu hal yang wajar. Namun, dialog publik seperti ini memang elegan dan substansinya sama, yakni mengingatkan kami di pemerintah daerah," katanya.
Fauzi menilai kegiatan bernuansa akademis yang dilakukan HMI dengan mendatangkan komisioner Ombudsman RI secara langsung ke Sumenep merupakan momen penting untuk sama-sama belajar dan memahami penting dan wajibnya pelayanan publik oleh aparatur sipil negara.
"Secara internal, tanpa diminta oleh siapa pun, kami bersama jajaran di Pemkab Sumenep memang berkewajiban untuk memberikan dan melakukan pelayanan publik yang maksimal. Namun, tentunya tidak ada yang sempurna dan itu wajib pula untuk dikontrol oleh siapa pun demi makin bagusnya pelayanan publik di Sumenep," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Sumenep, Ahmad Hanafi, menjelaskan pihaknya sengaja mendatangkan komisioner Ombudsman RI sebagai sumbangsih pemikiran untuk terwujudnya pelayanan publik yang maksimal kepada rakyat.
"Kami sebenarnya bisa juga untuk berdemonstrasi. Namun, kali ini kami lebih memilih untuk menggelar dialog publik supaya di internal pengurus HMI dan para pemangku kepentingan lainnya belajar sekaligus introspeksi diri tentang kewajiban peningkatan pelayanan publik dan pengawasannya," katanya.
Dalam dialog yang digelar di aula salah satu hotel di Kecamatan Kota itu, pengurus HMI Sumenep mengundang semua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah setempat dan sejumlah alumni HMI. (*)
"Ini cara elegan HMI Sumenep untuk mengingatkan kami di pemerintah daerah supaya senantiasa dan terpacu guna memberikan pelayanan publik yang maksimal," ujarnya dalam dialog publik HMI Sumenep bersama Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu, di Sumenep, Jawa Timur, Jumat.
Dialog publik yang digelar HMI Sumenep bertema "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Peningkatan Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah" itu menghadirkan komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu.
"Memang ada cara lain dan biasanya dilakukan kawan-kawan mahasiswa untuk mengontrol jalannya pemerintahan, yakni dengan demonstrasi. Itu hal yang wajar. Namun, dialog publik seperti ini memang elegan dan substansinya sama, yakni mengingatkan kami di pemerintah daerah," katanya.
Fauzi menilai kegiatan bernuansa akademis yang dilakukan HMI dengan mendatangkan komisioner Ombudsman RI secara langsung ke Sumenep merupakan momen penting untuk sama-sama belajar dan memahami penting dan wajibnya pelayanan publik oleh aparatur sipil negara.
"Secara internal, tanpa diminta oleh siapa pun, kami bersama jajaran di Pemkab Sumenep memang berkewajiban untuk memberikan dan melakukan pelayanan publik yang maksimal. Namun, tentunya tidak ada yang sempurna dan itu wajib pula untuk dikontrol oleh siapa pun demi makin bagusnya pelayanan publik di Sumenep," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Sumenep, Ahmad Hanafi, menjelaskan pihaknya sengaja mendatangkan komisioner Ombudsman RI sebagai sumbangsih pemikiran untuk terwujudnya pelayanan publik yang maksimal kepada rakyat.
"Kami sebenarnya bisa juga untuk berdemonstrasi. Namun, kali ini kami lebih memilih untuk menggelar dialog publik supaya di internal pengurus HMI dan para pemangku kepentingan lainnya belajar sekaligus introspeksi diri tentang kewajiban peningkatan pelayanan publik dan pengawasannya," katanya.
Dalam dialog yang digelar di aula salah satu hotel di Kecamatan Kota itu, pengurus HMI Sumenep mengundang semua pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah setempat dan sejumlah alumni HMI. (*)
