PK Golkar Surabaya Protes Pergantian Struktural Fraksi

Surabaya (Antara Jatim) - Sejumlah Pengurus Kecamatan (PK) DPD Partai Golkar Kota Surabaya protes dengan adanya rencana pergantian struktural Fraksi Golkar DPRD Surabaya.

Wakil Sekretaris DPD Golkar Surabaya Asfrofi, di Surabaya, Minggu, mengatakan protes tersebut berawal pada saat rapat pleno DPD II Golkar Surabaya yang digelar pada Jumat (18/3) dan berlanjut hingga sekarang.

"Mayoritas pengurus menolak penggantian ketua fraksi karena tidak melalui mekanisme partai," kata Asrofi.

Menurut dia, rapat pleno yang dipimpin Plt. Ketua DPD Golkar Surabaya M. Alyas berjalan alot. Bahkan, suasana memanas hingga berakhir buntu.

Kekecewaan pimpinan PK Partai Golkar se-Kota Surabaya itu muncul setelah M. Alyas menyampaikan pergantian struktural Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya.

Asfrofi mengatakan pengurus mayoritas menolak agenda pergantian fraksi. Ketua PK yang selama ini dekat dengan mantan Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Adies Kadir merasa kecewa dengan sikap Alyas.

Beberapa di antara peserta sempat membanting kursi karena jengkel dan memilih walk out. "Mayoritas pengurus menolak penggantian ketua fraksi karena tidak melalui mekanisme partai," kata Asrofi.

Pergantian Antar-Waktu (PAW) struktural DPD Golkar Surabaya yang akan dibacakan memuat pergantian nama dan jabatan pada posisi bendahara, sekretaris, dan wakil sekretaris. Nama yang menggantikan adalah Agung Prasodjo, Binti, dan Hardiyansah.

Mereka menggantikan posisi Lis, Didik Wijayanti, dan Kurniadi yang masing-masing masih menjabat bendahara, sekretaris, dan wakil sekretaris DPD Golkar Surabaya. Dikarenkan Agung Prasodjo juga masuk pengurus harian, dia di tempatkan pada posisi ketua fraksi yang saat ini dijabat Hj. Pertiwi Ayu Khrisna.

Asrofi menandaskan pergantian ketua fraksi ini bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar, karena Agung juga merangkap jabatan sebagai tim Bapilu DPD I Partai Golkar Jawa Timur.

Selain itu, lanjut Asrofi, posisi Alyas yang saat ini menjabat Plt. tidak mempunyai kewenangan penuh. "Pada posisi ketua, seharusnya beliau paham aturan AD/ART partai. Tidak bisa seenaknya sendiri," ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jatim Freddy Poernomo sebelumnya siap mengumpulkan jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kota Surabaya.

Ia berharap konflik Golkar Surabaya tidak berkelanjutan yang bisa mengancam dan menganggu stabilitas partai politik. Freddy yang juga ketua Komisi A DPRD Jatim mengaku yakin ada solusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di Partai Golkar Kota Surabaya. (*)