Banmus DPRD Surabaya Bahas Kocok Ulang F-Handap

Surabaya (Antara Jatim) - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Surabaya akan membahas kocok ulang alat kelengkapan dewan di Fraksi Gabungan Handap (Hanura, Nasdem dan PPP) pada Senin (14/9).

"Surat permohonan kocok ulang dari Fraksi Handap sudah saya disposisikan agar segera digelar rapat Banmus pada Senin (14/9)," kata Ketua DPRD Surabaya Armuji di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, surat yang ditandatangani Ketua Fraksi Handap, Ketua DPC Hanura Surabaya dan Ketua DPC PPP Surabaya itu berisi agar dilakukan pergantian jabatan yakni Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya Fatkhul Muid (Nasdem) diganti Sugito (Hanura) dan Sekretaris Fraksi Handap Vinsensius Awey (Nasdem) diganti Buchori Imron (PPP).

Selain itu, lanjut dia, dalam surat tersebut disebutkan adanya ketidakcocokan antara Hanura-PPP dengan Nasdem. Sehingga meminta pimpinan dewan segera melakukan kocok ulang dan mengusulkan membentuk fraksi baru yakni Hanura dan PPP yang memiliki 4 kursi.

Saat ditanya jika Nasdem tidak mau keluar dari Fraksi Handap dan akan menempuh jalur Hukum, Armuji mempersilahkanya. "Kami cuma meneruskan surat dari Fraksi Handap agar segera diproses. Kalau mau menggugat ya tentunya ditujukan ke pihak yang mengajukan surat," ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Nasdem Vinsensius Awey mengatakan pihaknya akan tetap bertahan di fraksi Handap. Ia mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 pasal 31 ayat 2 setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

Selain itu, lanjut dia, pada pasal 31 ayat 9 fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat diatasnya (ayat 8) bersifat tetap selama masa keanggotaan di DPRD.

"Jika tetap dipaksakan ya kami akan menempuh jalur hukum," ujarnya.

Anggota Komisi C ini menambahkan sikap politik yang dipertontonkan Hanura berada dibawah tekanan kekuasaan. Hal ini karena Nasdem berseberangan dengan PDI Perjuangan dalam Pilkada Surabaya 2015.

"Biarlah publik yang menilai dengan adanya sikap arogansi dan sikap tidak bisa menerima perbedaan sikap politik dalam pilkada Surabaya," katanya. (*)