Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional menunjuk Asman Abnur menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PAN Jawa Timur untuk sementara setelah dalam musyawarah wilayah yang berlangsung 10-11 Agustus 2015 di Kediri dinyatakan belum selesai.
"Berdasarkan rapat di Kantor DPP PAN Rabu (13/8) malam, intinya diputuskan muswil dinyatakan belum selesai karena belum ada keputusan sehingga ditunjuk Plt," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Imam Sugiri ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.
Selain menunjuk Plt Ketua DPW PAN Jatim, posisi untuk sekretaris juga ditunjuk Plt, yakni Nasrullah yang dalam kepengurusan harian menjabat Bendahara Umum DPP PAN.
Sedangkan, Asman Abnur sendiri di struktural DPP periode 2015-2020 menjabat wakil ketua umum.
Ia menjelaskan, penunjukan Plt ketua dan sekretaris diperlukan karena kepemimpinan diputuskan demisioner setelah pleno pertanggungjawaban Ketua DPW PAN Jatim periode 2010-2015 disetujui.
"Posisi Plt diisi hingga sudah terbentuk kepengurusan baru dan persoalan di muswil terselesaikan," kata politisi yang juga tercatat sebagai salah satu bakal calon Bupati Sidoarjo pada Pilkada serentak 2015 itu.
Rapat tersebut, lanjut dia, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno yang dihadiri langsung oleh Zulkifli Hasan sebagai ketua umum.
Persoalan muswil menjadi bahasan utama di internal DPP karena masih menyisakan masalah karena sempat diwarnai kericuhan hingga penundaan proses penghitungan suara memilih tim formatur.
Selain membahas persoalan muswil, dalam rapat itu juga dibahas sejumlah perkembangan usai perpanjangan pendaftaran pasangan calon yang diusung PAN untuk Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang.
Sementara itu, sejumlah kader yang mengklaim berasal dari 29 DPD PAN se-Jatim mendesak DPP mengesahkan empat orang formatur yang terpilih dalam muswil karena dinilai sesuai peraturan partai dan tata tertib serta tak melanggar AD/ART.
Ketua DPD PAN Bondowoso Djanurianto kepada wartawan, Rabu (12/8), mengaku menyesalkan dan mengutuk keras kader partai yang dipandangnya tak siap berdemokrasi dan merusak citra partai.
"Karena itu, kami meminta Mahkamah Partai mengadili pembuat kerusakan, baik langsung maupun tidak langsung, sekaligus memberikan sanksi tegas guna memulihkan citra partai," katanya. (*)
