Probolinggo (Antara Jatim) - Polres Probolinggo menggelar apel pasukan Operasi Mantap Praja Bromo 2015 guna pengamanan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan Rabu (8/7) di 252 desa se-Kabupaten Probolinggo.
"Apel ini dilakukan sebagai bentuk pengamanan pilkades serentak di 222 desa dari 252 desa di wilayah hukum Polres Probolinggo. Sedangkan 30 desa lainnya masuk dalam wilayah hukum Polresta Probolinggo Kota," kata Kapolres Probolinggo, AKP Iwan Setyawan di Alun-alun Kota Kraksaan, Selasa.
Ia mengatakan jumlah kekuatan pengamanan Operasi Mantap Praja Bromo Kades 2015 sebanyak 1.811 personel yang terdiri dari Corps Polisi Militer (CPM) sebanyak 10 personel, TNI berjumlah 544 personel, Polres Probolinggo sebanyak 471 personel dan Bantuan Kendali Operasi (BKO) antara lain Brimob dan Raimas berjumlah 401 personel dan 12 Polres jajaran Polda Jatim sebanyak 899 personel serta lintas masyarakat (linmas) berjumlah 2.220 personel.
"Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pernyataan kesiapan dan keseriusan dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah hukum Polres Probolinggo. Apabila Pilkades ingin berjalan dengan lancar, sukses, damai dan baik, maka diperlukan suatu kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan jumlah calon kepala desa di 222 desa sebanyak 689 dari 783 calon kepala desa yang tersebar di 252 desa yang akan menjadi pemimpin di desanya, sehingga hal ini diprediksi akan mengandung kerawanan akibat pelaksanaan pilkades tersebut.
"Pilkades ini mengandung kerawanan adanya tindak kriminalitas, sehingga saya imbau kepada para anggota untuk segera mengenali lingkungan sekitar pengamanan, sarana dan prasarana yang ada, serta calon kepala desa di desa masing-masing agar bisa segera menentukan cara bertindak dalam melaksanakan pengamanan," katanya.
Dalam kegiatan itu, ia menekankan agar seluruh personil beserta jajarannya menjalin sinergitas dan berkoordinasi meningkatkan deteksi dini supaya lebih mudah dalam menangkal setiap gangguan yang akan timbul serta melaksanakan pengamanan dengan baik dan memegang teguh komitmen netralitas.
"Saya imbau kepada para anggota untuk menghindari tindakan arogan yang tidak mencerminkan seorang abdi negara yang profesional dalam menghadapi situasi gawat darurat harus bertindak secara responsif, cepat, efektif, dan tegas. Sedangkan untuk masyarakat sebaiknya tidak mudah terprovokasi oleh pembahasan yang tidak mengandung fakta dari orang lain," tandasnya. (*)
