Surabaya (Antara Jatim) - DPC Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR) Kota Surabaya siap bertanggung jawab terkait pernyataannya yang dinilai menyalahi etika dengan menggulirkan wacana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana dan Adies Kadir pada saat Dialog Kebangsaan, Minggu (7/6).
"Ada rencana DPD Golkar Surabaya mau memangil MKGR. Saya secara pribadi akan datang dan siap menjelaskan mengenai kegiatan seminar dan wacana yang muncul mengenai duet Wisnu-Adies jika itu bisa memuaskan banyak pihak," kata Ketua DPC MKGR Kota Surabaya Arif Fathoni kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, sekretaris DPD II Partai Golkar Surabaya sudah meminta klarifikasi terhadap dirinya mengenai wacana duet Whisnu-Adies. "Sudah saya jelaskan secara detail mengenai maksud dan tujuan kegiatan DPC Ormas MKGR Kota Surabayaa, namun jika ada pengurus lain yang masih butuh penjelasan maka saya siap memberikan penjelasan," katanya.
Arif Fathoni menjelaskan MKGR Surabaya melakukan beberapa klarifikasi atas berita tersebut yakni bahwa acara seminar empat pilar yang diselenggarakan oleh Ormas DPC MKGR Kota Surabaya murni kegiatan seminar yang mencoba merumuskan kegelisahan anak bangsa terkait dengan terdegradasinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sendi ketatanegaraan.
"Karena ini acara seminar yang diskusinya berlangsung dua arah, maka panitia tidak bisa membatasi pola pikir peserta dan wacana yang muncul mengenai kondisi kekinian situasi politik karena Ormas MKGR adalah organisasi underbow partai politik dalam hal ini Partai Golkar," katanya.
Selain itu, lanjut dia, terkait dirinya yang dikatakan melanggar etika oleh salah satu pengurus DPD Golkar Surabaya, maka pihaknya menerima justifikasi tersebut karena pernyataan itu dikeluarkan oleh seniornya di DPD Partai Golkar Kota Surabaya.
"Namun yang harus digaris bawahi, sampai hari ini DPD Partai Golkar belum ada keputusan resmi soal koalisi dengan siapa dan akan mengusung siapa, maka menurut saya akan naif jika kemudian kader partai Golkar dihegemoni pola pikirnya mengenai nama kader yang layak untuk berkompetisi dalam gelaran Pilkada dengan bungkus fatsun politik," katanya.
DPC MKGR Kota Surabaya berpendepat bahwa partai politik adalah lembaga untuk mencetak calon pemimpin baik dalam tingkat daerah maupun tingkat lokal. Oleh sebab itu tugas partai menjaring kader untuk diwakafkan disektor pemerintahan, melalui kehidupan kepartaian, bukan dengan cara menerima orang di luar kader untuk mendaftar layaknya pemilihan calon ketua RT.
"Karena yang bisa merasakan seseorang itu layak atau tidak adalah kader partai itu sendiri, tinggal begitu partai memutuskan tugas kader untuk bekerja agar calon yang diusung partai bisa diterima oleh masyarakat," katanya.
Ia mengatakan Partai Golkar memiliki stok kader potensial yang banyak, di antaranya Adies Kadir, Blegur Prijanggono, Yudha bahkan M.H. Gunawan.
"Ini akan semakin meningkatkan militansi kader jika direkomendasikan oleh partai sendiri," katanya.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Surabaya R.M. Gunawan sebelumnya mengatakan sebelumnya mengatakan pihaknya akan memanggi Ketua MKGR Surabaya Arif Fathoni terkait pernyataannya yang dinilai menyalahi etika dengan menggulirkan wacana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana dan Adies Kadir.
"Kami akan undang atas statemen itu. Rencana kita panggil pada 12 Juni," katanya.
Saat ditanya apakah ada sanksi bagi Ketua MKGR Surabaya terkait statemennya, Gunawan mengatakan tidak ada aturan soal itu. Ia mengatakan MKGR punya warna sendiri, tapi tetap harus melalui partai.
"Mereka boleh membuat statemen, tapi partai yang akan mengeluarkan statemen," katanya. (*)
