Tujuh Elemen Aksi Solidaritas Penembakan Aktivis Bangkalan
Jumat, 23 Januari 2015 7:58 WIB
Pamekasan (Antara Jatim) - Tujuh elemen masyarakat dan gabungan organisasi lintas LSM, Jumat, menggelar aksi solidaritas atas penembakan antivis LSM Anti-Korupsi Bangkalan, Madura, Jawa Timur Mathur Husairi oleh orang tak dikenal yang terjadi pada Selasa (20/1).
Ketujuh elemen masyarakat yang turun jalan kali terdiri dari, Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (KALAM), F-PP, LSM Ginta Madura, Madura Foundation, As-Syifa Youth Centre Movement, GERINDO Pamekasan, LSM MADAS BANGSA, MPRM, dan Aliansi Mahasiswa Peduli Pamekasan (AMPP).
Aksi gabungan yang mengatas namakan diri Forum Lintas Aktivis dan LSM se-Kabupaten Pamekasan ini digelar di area monumen Arek Lancor, dengan menggelar mimbar bebas.
"Selain sebagai bentuk aksi keprihatinan atas kasus penembakan yang menimpa teman kami sesama aktivis, aksi yang kami lakukan ini juga sebagai upaya jihad melawan berbagai tindak pidana korupsi di Pulau Garam Madura ini," kata juru bicara aktivis dari Kesatuan Aksi Lintas Masyarakat (Kalam) Moh Elman, Jumat pagi.
Elman mengatakan, kasus penembakan yang terjadi di Bangkalan ini merupakan 'preseden buruk' dan sebagai bentuk pembungkaman terhadap keberadaan aktivis.
Oleh karenanya, sambung dia, para aktivis di Pamekasan merasa terpanggil untuk turun jalan, agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi.
Kasus penembakan yang terjadi di Bangkalan, kata dia, seolah menggambarkan bahwa negara ini adalah negara dengan sistem kerajaan, dimana pemimpinnya tidak bisa dikritik, kendatipun melakukan pelanggaran hukum.
Elman dan para aktivis di Pamekasan mencurigai, kasus penembakan yang menimpa Mathur Husairi berkaitan pemerintahan dan oknum pejabat yang terlibat dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bangkalan.
"Padahal negara ini menganut sistem demokrasi, dan yang perlu diingat, bahwa negara ini adalah negara hukum," katanya.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, jika ada yang salah dengan kritik yang disampaikan elemen masyarakat, termasuk aktivis LSM dan mahasiswa, seharusnya ditempuh melalui jalur hukum, bukan dengan menyuruh orang bayaran untuk ditembak seperti yang kasus yang terjadi di Bangkalan.
"Kalau seperti itu caranya, negara kita ini kan ibarat negara dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Sementara, yang lemah, harus tunduk pada yang kuat, kendatipun yang kuat melakukan tindakan yang melanggar aturan," katanya.
Aksi turun jalan memprotes kasus penembakan aktivis LSM Anti-Korupsi Mathur Husairi oleh kalangan aktivis dan pegiat LSM tidak hanya di Pamekasan.
Sebelumnya, pada Rabu (21/1) perwakilan aktivis mahasiswa, LSM dan organisasi pemuda se-Kabupaten Bangkalan juga turun jalan mengecam kasus penembakan yang menimpa rekan sesama aktivisnya itu.
Keesokan harinya, yakni pada Kamis (22/1) perwakilan aktivis dan pegiat LSM di Kabupaten Sampang, Madura juga turun jalan dengan tuntutan. Mereka tidak hanya mengecam kasus penembakan itu, akan tetapi para aktivis di Sampang ini juga menggalang tanda tangan sebagai bentuk dukungan pada polisi agar mengusut hingga tuntas kasus penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal itu.
Aktivis LSM Anti-Korupsi Mathur Husairi ini merupakan aktivis kelima di Bangkalan yang menjadi korban upaya pembunuhan.
Aktivis lainnya adalah Fahri, Mahmudi, dan Muzakki. Ketiga orang ini sempat dibacok dengan senjata tajam oleh orang tak dikenal, namun tertolong. Sedangkan aktivis Aliman Haris sempat diserang oleh sekelompok orang dan mobilnya dibakar.
Jauh hari sebelum kasus penembakan yang terjadi pada Selasa (20/1) itu, Mathur Husairi juga sempat diancam oleh orang tak dikenal, bahkan rumahnya dilempar batu dan mobilnya juga dibakar seperti kasus yang dialami teman sesama aktivisnya Aliman Haris.
Banyak kalangan menduga, kasus penembakan aktivis LSM Mathur Husairi itu terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron, karena selama ini yang bersangkutan dikenal vokal menyuarakan pemberantasan korupsi di Bangkalan, bahkan secara terang-terangan bersuara sangat mendukung langkah KPK mengusut kasus Fuad Amin.
Namun Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofii membantah dugaan itu dan meminta, agar kasus penembakan itu tidak dikaitkan dengan pengusutan kasus korupsi di Bangkalan itu. (*)
