Pengamat: Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Penerbangan Indonesia

Surabaya (Antara Jatim) - Pengamat Penerbangan asal Universitas Airlangga Surabaya, Adi Riyadi, menyarankan pemerintah Indonesia harus melakukan perbaikan sistem penerbangan dengan tidak gegabah menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak terkait. "Kalau sedikit-sedikit sanksi maka sangat tidak bagus bagi dunia penerbangan kita. Logikanya, ketika seseorang sering mendapat sanksi, tentu dia tidak akan melaporkan kesalahannya lagi," ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa. Menurut dia, selama ini pemerintah masih mencari kesalahan dari maskapai saja dan hanya berusaha melakukan perbaikan dengan cara pendekatan sanksi. Tidak itu saja, pihaknya juga mengusulkan ke Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mencoba memperbaiki sistem koordinasi antarinstansi terkait yang berkaitan dengan penerbangan. Sebab, kata dia, salah satu item tingkat keselamatan dari audit penerbangan internasional menunjukkan bahwa koodinasi antarinstansi di dunia penerbangan Indonesia sangat tidak layak. "Inilah yang menjadi faktor penyebab kecelakaan dan harus diperhatikan, tanpa merugikan atau mencari kesalahan maskapai penerbangan," katanya. Adi Riyadi juga menjelaskan, tingkat keselamatan penerbangan Indonesia dari audit internasional, ternyata tidak ada maskapai penerbangan yang mendapat poin bagus, bahkan Uni Eropa pernah mencoba membantu penerbangan Indonesia. Sebelumnya, sebanyak 11 pejabat Kementerian Perhubungan mendapat sanksi baik dimutasi dan dinonaktifkan terkait pelanggaran izin terbang dan rute maskapai. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan berdalih ini sebagai upaya pembenahan dan pembinaan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai undang-undang berlaku. "Mereka dikenakan sanksi, termasuk pembebasan tugas, mutasi dan pengenaan sanksi yang sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010," katanya kepada wartawan di Jakarta beberapa waktu lalu. Mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) tersebut mengatakan pemerintah merasa bahwa banyak perbaikan yang harus dilakukan terutama dari regulator, Angkasa Pura, Perum Airnav juga dari Koordinator Slot Indonesia (IDSC).(*)