Oleh Rangga Pandu Asmara Jingga Jakarta (Antara) - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen menilai Partai Demokrat seharusnya cerdik dan taktis dalam menyikapi pengesahan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah (UU Pilkada) dalam rapat paripurna Jumat dini hari. "Sebenarnya syarat-syarat yang diajukan Partai Demokrat itu relatif bagus. Tapi seharusnya mereka juga cerdik dan taktis, jangan 'ngotot' syarat-syarat itu harus diterima semalam, dan kalau tidak diterima lalu 'walkout'," kata Victor dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia memandang, semestinya Partai Demokrat bisa menerima tetap bertahan di rapat paripurna dengan dua opsi yang ditawarkan. "Yang penting prinsipnya dulu, artinya yang penting pilihan pilkada langsung oleh rakyat menang dulu. Baru di kemudian hari bisa diajukan amandemen terhadap undang-undang tersebut," ujar dia. Victor mengingatkan sikap Partai Demokrat yang memutuskan meninggalkan ruang paripurna mau tak mau mengundang kecurigaan bahwa Partai Demokrat hanya ingin memberikan pencitraan belaka terhadap publik. Partai Demokrat menurut dia, seolah ingin memosisikan diri sebagai partai yang pro-rakyat dan demokratis. "Padahal, mereka sebenarnya partai yang tak punya pendirian teguh," kata dia. (*)
Berita Terkait
KPAI temukan indikasi mobilisasi anak dalam demo terkait RUU Pilkada
28 Agustus 2024 17:14
Rupiah hari ini naik setelah polemik RUU Pilkada mereda
26 Agustus 2024 10:03
Ribuan massa di Kota Malang gelar aksi unjuk rasa lanjutan kawal putusan MK
23 Agustus 2024 16:55
Rupiah hari ini alami penurunan dipengaruhi polemik RUU Pilkada
23 Agustus 2024 09:55
Polisi siagakan 1.293 personel di KPU RI
23 Agustus 2024 09:54
Menkumham menunggu langkah DPR soal RUU Pilkada
22 Agustus 2024 14:14
Aksi RUU Pilkada, Habiburokhman terkena lemparan botol saat temui massa
22 Agustus 2024 14:04
Ratusan mahasiswa di Kota Malang unjuk rasa kawal putusan MK
22 Agustus 2024 13:07
