Kadis: Infrastruktur Hambat Pengembangan PPI Sendangbiru

Malang (Antara Jatim) - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Wahyu Hidayat, menyatakan keberadaan Pelabuhan Pelelangan Ikan di Sendangbiru sulit berkembang dan maju karena terhambat kondisi infrastruktur di kawasan itu kurang memadai. "Ada beberapa kendala yang menyebabkan Sendangbiru tidak bisa berkembang maksimal, di antaranya luas lahan sebagai penunjang pembangunan infrastruktur. Saat ini luas lahan Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) di Sendangbiru hanya 5 hektare, idealnya lebih dari 10 hektare," kata Wahyu Hidayat, Selasa. Dengan lahan yang lebih luas, katanya, PPI bisa menampung hasil tangkapan yang lebih banyak. Selain itu juga bisa dibangun tempat penyimpanan ikan yang lebih representatif dengan kapasitas tampung yang lebih banyak. Hanya saja, lanjutnya, untuk memperluas area PPI Sendangbiru ini tidak mudah karena lahan di sekitar Sendangbiru merupakan lahan milik Perhutani dan masuk dalam kawasan hutan lindung yang tidak bisa diganggu gugat. Menurut Wahyu, sebenarnya sejak 2010 Pemkab Malang sudah mengajukan tukar guling lahan di sekitar pelabuhan ikan dengan lahan lain yang masih di wilayah Kabuapten Malang, namun sampai sekarang belum ada khabar dan tindaklanjutnya. Selain kendala perluasan lahan, ujarnya, pengembangan Sendangbiru juga terhambat pasokan listrik karena sangat terbatas, sehingga alat penyimpanan ikan sering mati. Akibat dari minimnya infrastruktur tersebut, Kabupaten Malang hingga sekarang belum mampu mengekspor hasil tangkapan ikan yang diminati pasar internasional, seperti tuna dan cakalang, secara langsung. Ia mengaku hasil tangkapan ikan dari wilayah laut Kabupaten Malang memang sudah mampu pasar ekspor sejumlah negara tujuan hingga ribuan ton per tahun, namun melalui pengusaha dari Bali yang mengambil di PPI Sendangbiru. Sebelum diekspor, ikan hasil tangkapan nelayan Sendangbiru itu diproses dan diolah sesuai standar ekspor. Wahyu mengemukakan sebenarnya desakan agar Kabuapten Malang bisa melakukan ekspor secara langsung sudah cukup lama. Hanya saja, untuk merealisasikan desakan itu kondisi pelabuhan harus dibenahi, termasuk perluasan lahan tersebut. "Yang bisa kami lakukan saat ini, sambil menunggu persetujuan dari Perhutani, kami mengupayakan peningkatan produksi (hasil) tangkapan ikan dengan melakukan pengadaan alat penyimpanan ikan berkapasitas 50 ton dan mampu menyimpan ikan hingga selama sepekan serta memberi bantuan pada nelayan berupa perahu berkapasitas 5 GT," ujarnya.(*)