Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Pemkab Tulungagung, Jawa Timur memotong puluhan miliar rupiah anggaran perjalanan dinas (perdin) untuk dialihkan ke pembangunan infrastruktur pelayanan publik, seperti jalan dan jembatan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, Rabu mengungkapkan bahwa tambahan anggaran infrastruktur ini mencapai Rp30 miliar.
"Kami dan TAPD sepakat menambah anggaran pembangunan infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp30 miliar," kata Galih.
Tambahan anggaran tersebut terdiri atas Rp20 miliar hasil pemangkasan anggaran Perdin DPRD dan OPD, serta Rp10 miliar yang berasal dari peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggaran yang dipotong dialihkan untuk pembangunan insfrastruktur pelayanan publik berupa jalan dan jembatan.
Saat ini, alokasi anggaran infrastruktur dalam APBD Tulungagung mencapai 29 persen dari total APBD Rp3,03 triliun.
Namun, jumlah ini masih di bawah target mandatori sebesar 40 persen hingga 2027, meski sudah ditambah Rp30 miliar dari pergeseran anggaran.
"Anggaran kita cukup fleksibel, jadi masih memungkinkan untuk dioptimalkan melalui peningkatan sumber pendapatan dan PAD," jelas Galih.
Anggaran infrastruktur tersebut akan dimasukkan ke dalam subkegiatan di berbagai dinas, memastikan pembangunan berjalan merata dan sesuai kebutuhan pelayanan publik.
