Bupati Banyuwangi Dapat Penghargaan dari EAROPH

Surabaya (Antara Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendapat penghargaan dari Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlement (EAROPH), karena dinilai berhasil mengembangkan sektor wisata dengan sejumlah langkah inovatif, baik dari sisi konten pengembangan maupun pemasaran. Penghargaan tersebut diterima bupati Banyuwangi di sela Kongres EAROPH yang berlangsung di Jakarta pada 10-13 Agustus 2014. EAROPH adalah organisasi multipihak non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan didirikan untuk menjadi sarana berbagi ide inovatif di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sejumlah negara yang menjadi anggota, antara lain Jepang, Indonesia, Korea Selatan, India, Australia, dan dan Malaysia. Sejumlah isu yang menjadi fokus EAROPH, meliputi pengembangan kawasan regional, peningkatan daya saing daerah, permukiman, dan problem-problem masyarakat lainnya. Presiden EAROPH yang juga Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, mengatakan penting bagi daerah-daerah di Indonesia untuk membangun jejaring dan bersama-sama berbagi ide untuk menuntaskan problem di masing-masing daerah. "Para kepala daerah berperan penting untuk memimpin inovasi dari daerah untuk pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor," katanya. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas juga berkesempatan menyampaikan materi pengembangan sektor wisata pada forum dengan materi berjudul "Advancing Tourism Development Toward Social Welfare in Banyuwangi". Ia mengatakan bahwa konsep dasar pengembangan wisata di Banyuwangi adalah ekowisata (ecotourism). "Ekowisata adalah 'win-win solution tourism'. Dulu, pariwisata cenderung lebih mengutamakan aspek ekonomi untuk mengeruk laba sebesar-besarnya, sehingga mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitar," ujar Anas. Di Banyuwangi, lanjut bupati, terdapat empat kebijakan ekowisata, yakni pertama, pengelolaan destinasi dan daya tarik ekowisata. Daerah tujuan wisata baru dimunculkan, seperti Pantai Pulau Merah yang dijadikan tempat kompetisi selancar internasional dan Pulau Tabuhan sebagai lokasi berselancar layang (kitesurfing) dan selancar angin (windsurfing). Kedua, standardisasi kompetensi SDM pariwisata. "Pemkab Banyuwangi menyiapkan masyarakat sekitar dan pemandu wisata untuk menyambut wisatawan. Bahkan beberapa warga di pinggir pantai kami kirim ke restoran ikan bakar terkenal di Bali untuk belajar cara membakar dan memasak ikan yang benar," ujarnya. Kebijakan ketiga adalah pengembangan pariwisata berbasis teknologi informasi, yakni pemasaran dilakukan melalui instrumen IT, mulai panduan destinasi secara elektronik hingga promosi melalui media sosial. Sedangkan keempat, pemberdayaan masyarakat dan UKM penunjang. "Ini adalah titik tekan kebijakan ekowisata Banyuwangi dengan visi pariwisata berbasis masyarakat. Wisatawan yang datang ke destinasi wisata berbasis masyarakat akan menginap di rumah penduduk, mempelajari cara hidup mereka dan mengkonsumsi makanan setempat," tambahnya. Menurut Anas, masyarakat lokal tidak boleh hanya dijadikan objek turistik, melainkan harus menjadi tuan rumah dengan menjadi wirausahawan, penyedia jasa, sekaligus diberdayakan sebagai pekerja. (*)