Oleh Satyagraha Jakarta (Antara) - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani memastikan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan PT Pertamina dapat menahan pelebaran defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014 sebesar 2,4 persen terhadap PDB. "Kalau tidak dilakukan, maka defisit kita akan lebih dari 2,4 persen dari PDB dan berisiko kalau membiarkan defisit diatas 2,4 dari PDB," katanya di Jakarta, Senin. Askolani mengatakan kebijakan pembatasan tepat dalam jangka pendek, namun akan lebih baik apabila kebijakan tersebut diikuti solusi lanjutan, agar beban belanja subsidi BBM makin berkurang dan ketahanan fiskal tetap terjaga. "Untuk jangka pendek, ini cukup maksimal. Tetapi dimungkinkan, kalau ada kebijakan tambahan yang dinilai tepat. Seperti kebijakan yang diusulkan pemda DKI atau kebijakan lain yang diusulkan pemerintah," katanya. Askolani menjelaskan penghematan konsumsi BBM bersubsidi memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah pemerintah dapat memiliki ruang fiskal memadai untuk belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran. "Kita bisa alihkan belanja yang konsumtif ke belanja yang lebih produktif untuk pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya. Kalau semua untuk BBM, maka APBN tidak punya cadangan untuk belanja yang lebih bermanfaat," katanya. (*)
Berita Terkait
Pertamina catat lonjakan konsumsi energi di Jatim periode Lebaran 2025
23 April 2025 10:14
Di Jatimbalinus, konsumsi pertamax naik 26,3 persen
12 April 2024 20:14
Pertamina: Konsumsi BBM di Madiun naik 16 persen ketika Ramadhan
1 April 2024 23:04
Pertamina Patra Niaga sediakan 48 unit SPBU modular di jalur tol
22 Desember 2023 21:04
Pertamina prediksi konsumsi BBM area Madiun saat Natal naik 7 persen
11 Desember 2023 16:59
Pertamina: Stok BBM di Bali cukup saat libur Idul Adha 1444 H
27 Juni 2023 13:40
Konsumsi BBM subsidi pada sejumlah SPBU di Jember meningkat
2 September 2022 23:25
Harga minyak naik terdorong konsumsi BBM AS yang kuat
19 Agustus 2022 06:40
