Pemkab Jember Targetkan PAD Tambang Kapur Rp10 Miliar

Jember (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari tambang kapur di Gunung Sadeng Kecamatan Puger sebesar Rp10 miliar per tahun. "Luas lahan kapur di kawasan pegunungan itu mencapai 200 hektare yang dikelola oleh 23 pemilik izin tambang batu kapur, namun setelah aset itu menjadi milik Pemkab Jember maka sumbangan PAD diharapkan bisa mencapai Rp10 miliar per tahun," kata Kepala Disperindag dan ESDM Jember, Ahmad Sudiono, Senin. Selama ini, lanjut dia, pemkab hanya mendapatkan kontribusi PAD sebesar 5 persen dari hasil tambang batu kapur dengan nilai sekitar Rp350 juta per tahun karena pengelolaan aset tersebut belum sepenuhnya dikelola oleh Pemkab Jember. "Setelah dilakukan pengalihan status menjadi aset milik pemkab, maka setoran PAD Gunung Sadeng bisa bertambah yang didapatkan dari sewa lahan yang besarnya ditetapkan sendiri oleh Pemkab Jember," ucap mantan Kepala Dinas Pendidikan Jember itu. Selain itu, kata dia, perusahaan semen baru akan segera masuk dan operasional di Kabupaten Jember, sehingga ada dua perusahaan semen yang dapat meningkatkan daya serap batu kapur di kabupaten setempat juga bertambah. Sementara Ketua Komisi B DPRD Jember, Anang Murwanto, mengatakan Pemkab Jember harus mengoptimalkan pengelolaan Gunung Sadeng, sehingga perlu unit pelaksana teknis (UPT) tersendiri agar mendapatkan hasil yang maksimal. "Perlu ada UPT tersendiri, sehingga kinerjanya dapat maksimal dan melakukan pengawasan secara ketat di pos pantau," tuturnya. Secara terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jember, M. Asir, mengaku pesimistis jika kawasan pegunungan kapur di Gunung Sadeng berpotensi menyumbang PAD sebesar Rp10 miliar per tahun karena realisasi kontribusi yang diberikan tahun lalu hanya sebesar Rp350 juta. "Pemkab Jember menargetkan PAD Gunung Sadeng pada tahun 2014 sebesar Rp2 miliar, namun saya pesimistis itu bisa tercapai karena hanya mengandalkan dari pajaknya saja, sehingga harapan Disperindag Jember yang mematok Rp10 miliar per tahun dinilai terlalu berlebihan," ucap politisi PDI Perjuangan itu. (*)