Komunis dalam Pilpres dan Dokumen PKI

Surabaya (Antara Jatim) - "PDIP Bukan Komunis," begitu bunyi coretan yang tertera dalam dinding kantor TV-One saat terjadi pengeroyokan stasiun televisi itu oleh massa awam yang berontak atas pemberitaan yang persis dengan tulisan di dinding itu. Agaknya, coretan di dinding itu merespons isu dalam pemberitaan yang antara lain datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. "Indonesia memiliki kaitan traumatik dengan ideologi komunis, dan konsep 'Revolusi Mental' (visi misi Capres Jokowi) memiliki akar tradisi dari paham tersebut," katanya. Ia pun mencontohkan pergantian nama Aidit (mantan Ketua CC PKI) dari Achmad Aidit menjadi Dipa Nusantara Aidit sebagai revolusi mental agar tidak ada kaitannya dengan religuisitas, karena agama bagi komunis merupakan candu masyarakat. "Jadi, Revolusi Mental itu memiliki akar tradisi dengan komunis seperti beberapa tokohnya Karl Marx dan DN Aidit. Di Jerman pun Nazi tetap dilarang," ujar politisi pendukung Capres Prabowo itu di Jakarta (27/6). Hal serupa juga ditegaskan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham saat menghadiri acara Haul di kediamanan HA Sulaiman HB, di Banjarmasin (29/6). "Jangan biarkan komunis kembali hidup di Indonesia. Memang ada pihak yang mau menghidupkan kembali komunis di Indonesia dengan alasan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila, kita tetap harus menolak komunis ada di Indonesia," tegasnya. Ia menyatakan pasangan Prabowo dan Hatta akan menjamin Pancasila tetap sebagai dasar negara dan bangsa Indonesia, karena itu tidak salah dan memang semestinya memenangkan Prabowo - Hatta dalam Pilpres mendatang. "Kalau tidak ingin negara dan bangsa Indonesia berdasarkan komunis," katanya. Tudingan komunis dari pihak tertentu yang dialamatkan kepadanya dan partai pengusung (PDIP) itu ditanggapi Calon Presiden Joko Widodo sebagai penghinaan yang sudah keterlaluan. "Banyak kampanye hitam yang menyebarkan berita bohong kepada diri saya. Sejak awal saya diamkan, tapi malah semakin menyebar ke mana-mana," tutur capres nomor urut 2 itu kepada pers di Bandung (3/7). Didampingi oleh Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah tim pemenangan, Jokowi mengaku dirinya sudah berusaha sabar dengan mendiamkannya, tapi tudingan-tudingan terus bermunculan mulai dari Tionghoa, non-Muslim, dan kini beralih ke komunis. "Sekarang muncul lagi, tudingan komunis. Ini sudah penghinaan dan keterlaluan, karena itu wajar kalau ada relawan yang marah akibat tudingan tersebut, karena relawan Jokowi-JK jumlahnya jutaan atau puluhan juta yang tidak mungkin semuanya bisa menahan sabar. Saya sudah berkali-kali mengingatkan relawan," katanya. Jokowi mengatakan sebagian besar rakyat Indonesia sudah tahu siapa Jokowi, siapa keluarganya, dimana domisilinya. "Jadi, tudingan komunis itu sama sekali tidak benar," katanya seraya menyayangkan media yang pemberitaaannya tendensius dan memanas-manasi situasi. Bantahan juga datang tim perumus visi dan misi Capres Joko Widodo (Jokowi), Prof Dr Thamrin Amal Tamagola, menegaskan bahwa Revolusi Mental tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran komunisme, karena konsep itu diartikan sebagai perubahan mendasar yang mengajak masyarakat agar lebih baik. "Perubahan mendasar itu terkait dengan perilaku korup, individualis, kriminal yang tinggi, konsumsi narkoba, dan tidak adanya teladan," tuturnya dalam bedah visi misi capres yang digelar Departemen Mata Kuliah Umum (MKU) Universitas Surabaya/Ubaya (2/7). Ia menilai Jokowi akan melakukan Revolusi Mental, karena diamemiliki "TERRIFIC Character" yakni trust (T), empaty (E), respect (R), responsibility (R), integrity (I), fairness (F), innovative (I), dan commitment (C). "Sebenarnya, revolusi mental itu bisa dilakukan dalam kurun waktu 75 tahun, tapi Jokowi akan bisa mempercepat dalam kurun 10 tahun karena dia menjadi pemimpin yang tidak 'omdo' (omong doang atau hanya bicara)," ucapnya. Namun, Jokowi akan tetap melakukan "revolusi" dengan menata enam lembaga dalam masyarakat yakni keluarga, sekolah, kelompok bermain (komunitas), rumah-rumah ibadah, media, dan pejabat publik yang memberi teladan, sehingga keenam lembaga itu akan berfungsi secara benar. Dokumen PKI Ya, akhir-akhir ini, isi "otak" orang Indonesia menjelang Pilpres 9 Juli 2014 memang hanya berkisar pada politik, politik, dan politik, sehingga segala hal pun ditarik-tarik untuk "menembak" rival politik. Padahal, politisasi "komunis" itu justru akan mengaburkan isu pemberontakan PKI di Indonesia yang selama ini juga berusaha disamarkan dengan pengakuan pihak tertentu bahwa ada skenario ABRI untuk melakukan penangkapan orang-orang PKI setelah Oktober atau ada pembantaian terencana oleh NU terhadap PKI. "Tapi, semua isu yang mengaburkan kekejaman PKI itu tidak didukung bukti historis. Saya justru menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia," kata sejarahwan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Dr Aminuddin Kasdi kepada Antara di Surabaya (25/6). Menurut dia, fakta yang sebenarnya justru ada dalam buku kecil atau buku saku tentang "ABC Revolusi" yang ditulis CC (Comite Central) PKI pada tahun 1957 yang merinci tiga rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk "target" Negara Komunis di Indonesia. "Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya, bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta," ujarnya. Tanpa menyebut asal-usul dokumen yang terlihat lusuh itu, ia mengaku bersyukur dengan temuan dokumen yang tak terbantahkan itu. "Kalau ada orang NU melakukan pembunuhan itu bukan direncanakan, tapi reaksi atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan 'chaos' saat itu," katanya. Ia menjelaskan sikap PKI memang menyakitkan, sehingga NU melakukan reaksi balik. "PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dikhitan, dan banyak lagi," tukasnya. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung media massa untuk "membesarkan" PKI guna mengaburkan sejarah dengan menghalalkan segala cara. "Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang Negara Komunis melalui media massa, buku-buku, dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media," tandasnya. Ia menambahkan testimoni itu mungkin benar, namun testimoni itu bersumber dari individu-individu yang tidak mengetahui skenario besar dari PKI untuk merancang tiga revolusi dengan "goal" untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia. "Saya bukan hanya testimoni, karena saya juga sempat mengalami sejarah pemberontakan PKI itu dan lebih dari itu, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan CC PKI yang dipimpin DN Aidit," ucapnya. Senada dengan itu, Guru Besar Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Prof Dr Sam Abede Pareno MM MH menyatakan buku "Memoir on The Formation of Malaysia" karya Ghazali Shafie terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia menunjukkan kaitan erat Konfrontasi Indonesia-Malaysia dengan PKI. "Dalam buku itu jelas bahwa Bung Karno tidak menghadiri persidangan puncak dengan Tungku Abdul Rachman di Tokyo pada tahun 1963, karena PKI tidak suka dengan pertemuan itu," ujar penulis buku 'Rumpun Melayu, Mitos dan Realitas' itu. Oleh karena itu, konfrontasi Indonesia-Malaysia itu bukan sekadar demo anti-Indonesia atau demo anti-Malaysia, melainkan PKI merancang konfrontasi itu agar rencana besar (Negara Komunis) tidak "terbaca", apalagi Bung Karno melontarkan gagasan nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom) yang justru "melindungi" gerakan PKI. "PKI memang selalu memanfaatkan kelengahan pemerintah RI yang sibuk menghadapi Agresi Militer I Belanda pada tahun 1947 dengan aksi terpusat di Madiun pada tahun 1948, lalu ketika pemerintah sibuk dengan 'Ganyang Malaysia' yang juga mereka sponsori itu, PKI menikam dari belakang dengan Gerakan 30 September 1965," tegasnya. Agaknya, dokumen pemberontakan PKI yang ditemukan ahli sejarah Unesa itu menunjukkan rencana PKI mendirikan Negara Komunis di Indonesia adalah fakta yang benar adanya. Dokumen historis tentang rencana-rencana PKI (komunis) itu lebih penting daripada sekadar politisasi komunis dalam pilpres, bahkan politisasi komunis justru akan menjauhkan masyarakat dari fakta sebenarnya tentang PKI.(*)