Warga Terdampak Erupsi Kelud Unjuk Rasa OJK

Kediri (Antara Jatim) - Ratusan warga terdampak erupsi Gunung Kelud di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang tergabung dalam Aliansi Warga Kelud (AWK) unjuk rasa ke Otoritas Jasa Keuangan Kediri, menuntut penghapusan utang bank mereka. "OJK sebagai lembaga yang melindungi konsumen, harusnya melakukan tugasnya. Pada pasal tentang OJK, ada yang mengatakan jika OJK harus memiliki data tentang keadaan debitur dan belum ada fakta itu," kata Muh Aziz, salah seorang warga yang unjuk rasa di kantor OJK Kediri, Selasa. Pihaknya mengatakan, OJK belum sosialisasi langsung terkait dengan tugasnya ke masyarakat. Warga masih resah, karena mereka sering didatangi bank. Mereka berharap, ada kebijakan untuk penghapusan utang. "Kami tetap tuntut penghapusan utang," tegasnya. Warga yang unjuk rasa itu datang ke kantor OJK Kediri mengendarai berbagai macam kendaraan, baik roda empat ataupun roda dua. Mereka juga membawa berbagai macam poster yang isinya tentang tuntutan pengapusan utang. Sebelumnya, warga juga unjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Mereka menuntut, pemerintah peka dan memerhatikan warga yang terdampak erupsi Gunung Kelud. Lahan pertanian mereka masih rusak, dan belum menghasilkan akibat terdampak erupsi gunung setinggi 1.731 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu pada 13 Februari 2014. Mereka semakin resah, ketika sering didatangi oleh petugas perbankan. Bahkan, terdapat sejumlah kendaraan nasabah yang ditarik oleh petugas, akibat terlambat membayar angsuran. Sementara itu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri Bambang Hermanto menegaskan, sesuai aturan korban erupsi Gunung Kelud sudah ada keputusan untuk diberikan perlakuan khusus, namun bukan penghapusan utang. Perlakuan itu antara lain "Rescheduling" ataupun "Restrukturisasi" kredit. "Penghapusan kredit tidak serta merta dilakukan bank. Kredit yang semula lancar, menjadi macet dan ini berdampak panjang," kata Bambang. Sesuai data yang diterima OJK, terdapat 8.876 debitur dengan nilai dana mencapai Rp249 miliar. Dari jumlah itu, yang sudah mengajukan rescheduling baru 3.122 debitur dengan nilai sekitar Rp93 miliar. (*)