TPID: Erupsi Gunung Kelud Picu Kenaikan Inflasi

Surabaya (Antara Jatim) - Tim Pengendali Inflasi Daerah Jawa Timur menyatakan erupsi Gunung Kelud di Kediri berpotensi memicu meningkatnya inflasi di provinsi itu pada Februari. "Namun secara umum ketahanan pangan di Jatim masih kuat menghadapi terjadinya bencana tersebut," kata Ketua TPID Jatim, Hadi Prasetyo, saat Rapat Pleno Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur, di Dinas Pertanian Jatim, Selasa. Menurut dia, agenda itu sekaligus melakukan evaluasi dampak bencana terhadap ketersediaan pasokan dan tingkat harga, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan potensi inflasi. "Sementara tindakan penanggulangan bencana erupsi Gunung Kelud dan sejumlah banjir yang melanda di beberapa titik telah diantisipasi dengan penanaman kembali lahan dan sawah yang terendam banjir serta pemberian bantuan sarana pertanian berupa bibit dan pupuk kepada petani," ujarnya. Hal itu, jelas dia, berbeda dengan daerah lain di Pulau Jawa di mana banjir yang terjadi di Jatim berada pada skala yang lebih kecil sehingga dampak yang ditimbulkan masih terkendali. Bahkan, hanya menambah kenaikan inflasi sebesar 0,05 hingga 0,15 persen menjadi antara 0,25 hingga 0,35 persen. "Terjadinya erupsi Gunung Kelud pada 13 Januari 2014 berdampak pada kerusakan beberapa lahan pertanian, antara lain padi, cabai rawit, jagung, nanas, dan komoditas pertanian lainnya. Khususnya di daerah Kediri, Malang, Blitar, dan Nganjuk," katanya. Kerusakan itu, berpotensi menyebabkan berkurangnya produksi komoditas tersebut pada triwulan I/2014. Untuk menanggulangi dampak lebih lanjut, TPID memastikan tersedianya pasokan bahan pangan di Jatim. "Hal ini tercermin dari ketersediaan stok beras di Bulog yang masih mencukupi sampai 13 bulan ke depan. Selain itu tidak adanya gangguan di sentra produksi lainnya di Jatim seperti Lumajang, Jember, Banyuwangi (cabe rawit) dan Jember, Banyuwangi, Bojonegoro (beras)," katanya. Ia menyatakan, dalam jangka pendek kegiatan TPID difokuskan pada peningkatan koordinasi antar-TPID lintas wilayah dan provinsi untuk memperkuat ketahanan pangan serta penyelamatan tanaman pertanian di daerah bencana sehingga dapat meminimalkan terjadinya "shortage" bahan pangan di wilayah tertentu. "Kami juga mengurangi asimetri informasi dengan teks harga berjalan yang dipublikasi di beberapa media dan strategi komunikasi inflasi yang efektif. Kami pun bekerja sama dengan Kepolisian untuk mencegah penimbunan yang mengarah pada spekulasi," katanya. TPID juga membentuk "Focus Group Discussion" untuk mengeksplor dan menyelesaikan isu strategis di Jatim. Kalau pada jangka menengah panjang ditujukan untuk memastikan kelancaran jalur distribusi pangan ke seluruh wilayah Jatim. "Misal, melalui peningkatan status pelabuhan-pelabuhan di Jatim termasuk akses jalan yang diperlukan," katanya. (*)