KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Barang-Jasa Haji

Oleh Desca Lidya Natalia Jakarta (Antara) - Komisi Pemberantasan Korupsi fokus untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelidikan penyelenggaraan haji 2012-2013. "Yang kami usut adalah penyelenggaraan haji 2012 dan 2013, di antaranya ada pengadaan barang dan jasa jadi bukan setoran hajinya," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin. Artinya KPK belum mendalami mengenai dana pendaftaran ibadah haji secara keseluruhan yang dapat mencapai Rp40 triliun. "Tetapi bukan berarti tidak bisa berkembang ke sana (dana haji)," tambah Johan. Johan juga tidak merinci barang dan jasa apa yang sedang diselidik KPK. "Ada lebih dari satu jenis barang dan jasa dengan nilai anggaran di atas Rp100 miliar," ungkap Johan. Hingga saat ini KPK juga telah minta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar. "Saya mendapat informasi ternyata ada juga dari Kementerian Agama yang sudah dimintai keterangan, jadi tidak hanya dua anggota DPR tapi ada juga dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama," tambah Johan. KPK juga meyakini bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, M Jasin yang juga mantan pimpinan KPK jilid II akan membantu KPK membongkar kasus ini. "Sebenarnya bukan karena bekas orang KPK, tetapi memang seharusnya sudah menjadi hal yang wajar kalau inspektorat jenderal membantu karena menjadi pihak yang melakukan audit internal di kementerian. Pak Jasin juga mengatakan mau memberikan keterangan," ungkap Johan. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) sudah sejak awal 2013 menyerahkan laporan hasil analisis (LHA) tentang penyelenggaraan ibadah haji. PPATK mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp80 triliun dengan bunga sekitar Rp2,3 triliun sepanjang 2004-2012. KPK juga telah mengirimkan tim ke Madinah dan Mekah untuk melakukan pengecekan langsung terkait katering dan akomodasi dalam ibadah haji. PPATK menjelaskan bahwa dana Rp80 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji ditempatkan pada bank tanpa ada standardisasi penempatan yang jelas. Terdapat ketidakjelasan standardisasi penempatan dana haji, ditambah pembelian valuta asing untuk catering maupun akomodasi yang dinilai oleh PPATK belum jelas dan penggunaan dana untuk operasional kantor yang seharusnya masuk dalam pos APBN tapi dimasukkan ke dalam BPIH. (*)