74 Persen Warga Surabaya Belum Terlindungi Jamkes

Surabaya (AntaraJatim) - Sebanyak 74 persen warga Kota Surabaya atau 2.323.150 jiwa belum terlindungi skema jaminan kesehatan akibat akses kesehatan yang buruk dan tingkat kepesertaan yang rendah. "Surabaya yang berpenduduk sekitar 3.110.187 jiwa hanya punya kepesertaan BPJS Kesehatan sekitar 787.037 jiwa," kata Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Surabaya, Jamaludin, Rabu. Menurut dia, ratusan ribu warga itu pun merupakan peserta peralihan otomatis yang berasal dari kalangan yang selama ini merupakan peserta Jamkesmas, Jamsostek dan Askes. "Mereka terdiri dari Jamkesmas 387.392 jiwa, PNS 220.857 jiwa, TNI 73.127 jiwa, Polri 39.845 jiwa dan Jamsostek 65.816 jiwa," katanya. Jadi, warga kota Surabaya sisanya belum tercakup dalam skema jaminan kesehatan (jamkes) itu. Selain itu, kebijakan dan sistem kesehatan di Kota Surabaya dalam implementasinya selama ini masih belum berpihak kepada buruh/pekerja dan rakyat miskin karena belum memberikan pelayanan yang baik dan paripurna. "Di kota ini memang ada dua Rumah Sakit (RS Dr Soewandi dan RS Bhakti Darma Husada) dan 62 Puskesmas, namun RS Soewandi selama ini tidak ada program kerja sama dengan Jamsostek, sehingga tidak bisa melayani kalangan pekerja/buruh di Surabaya," katanya. Selain itu, fasilitas dan layanan Puskesmas masih terbatas dan belum semuanya menyediakan rawat inap, apalagi jumlah dokter, bidan dan perawat juga masih kurang. "Ada pasien bayi enam bulan sakit muntaber yang memiliki kartu jamkesmas yang kartunya ketinggalan tetap diminta untuk membayar, seperti pasien umum untuk periksa darah dan obat sekitar Rp200 ribu," katanya. Berdasarkan fakta-fakta itu, FSPMI Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan agar seluruh warga kota Surabaya tercakup skema BPJS Kesehatan, terutama buruh/pekerja, gelandangan, tukang becak, pengamen, anak jalanan, penyandang cacat, kaum jompo, anak panti, dan WTS. "Kami juga mendesak penyiapan dan ketersediaan fasilitas, infrastruktur, dan tenaga kesehatan agar aksesibilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas dapat terwujud dengan prioritas rakyat miskin dan kaum pekerja/buruh," katanya. (*)