BUMD Berpotensi Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Daerah

Surabaya (Antara Jatim) - Badan Usaha Milik Daerah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar dalam memperkuat perekonomian daerah, tetapi upaya peningkatan profesionalisme perusahaan daerah masih terkendala sumber daya manusia pengelolanya. Ketua Umum Badan Kerja Sama BUMD Seluruh Indonesia, Arif Afandi, kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengungkapkan dari sekitar 1.100 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia, potensi aset yang dimiliki mencapai lebih dari Rp500 triliun. "Jumlah aset itu seharusnya lebih besar lagi, kalau kinerja seluruh BUMD bagus. Sekarang ini, baru sekitar 40 persen dari seluruh BUMD yang kinerjanya sudah bagus," katanya menjelang pelaksanaan BUMD Expo dan Business Gathering di JX International Surabaya pada 28-30 November 2013. Direktur Utama Wira Jatim Group (BUMD milik Pemprov Jatim) itu, mengatakan keberadaan SDM masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan BUMD, karena sebagian daerah masih menganggap perusahaan daerah sebagai "tempat parkir" pegawai yang bermasalah atau akan pensiun. "Kalau sudah begitu, keberadaan perusahaan daerah yang semestinya bisa menjadi salah satu penopang keuangan daerah, justru menjadi beban keuangan daerah (APBD). Tidak figur profesional yang mengelolanya," ujarnya. Dari 40 persen BUMD yang kondisinya sehat dan benar-benar dikelola secara profesional, lanjut Arif Afandi, sebagian besar atau sekitar 80 persennya bergerak di sektor perbankan dan sisanya di sektor lain, semisal perusahaan air minum, pengelolaan pasar dan bidang jasa. "BKS BUMD terus berupaya mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kinerja BUMD melalui pengelolaan yang profesional agar bisa menjadi jawara regional. Bagaimana BUMD ke depan bisa mandiri dan tidak lagi membebani keuangan daerah," tambah mantan Wakil Wali Kota Surabaya itu. Wakil Direktur Eksekutif Jawa Pos Institute Pro-Otonomi Daerah (JPIP) Dadan S Suharmawijaya menambahkan ada tiga alasan yang dilakukan daerah dalam membentuk BUMD, yakni untuk kepentingan bisnis guna menopang keuangan daerah, menggarap bidang usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat, dan penyeimbang kegiatan sektor usaha dari swasta agar tidak terjadi monopoli. "Kelemahan pada sektor SDM sebagai pengelola BUMD masih terjadi di banyak daerah. Selain itu, ada daerah yang memang sengaja tidak mengurusi BUMD, tetapi setiap tahun selalu mengalokasikan anggarannya," ujarnya. Sementara itu, ajang BUMD Expo 2013 yang rencananya dibuka Menko Perekonomian Hatta Rajasa, diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah, seperti Jatim, Jateng, Jabar, DKI Jakarta, dan beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, serta Sulawesi. Selain pameran, kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan BKS BUMD juga diisi dengan seminar dan workshop yang membahas sejumlah materi tentang peran BUMD dalam mendukung perekonomian daerah. Rangkaian kegiatan BUMD Expo dan Business Gathering tersebut akan ditutup dengan penganugerahan "Otonomi Award 2013" oleh JPIP kepada sejumlah daerah berprestasi, yang rencananya dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. (*)