Pemkab Pamekasan Pertimbangkan Penolakan Dugem

Pamekasan (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi kelompok masyarakat yang menolak rencana pelaksanaan pesta dugem atau dunia gemerlap dengan alasan kemaksiatan dan dapat merusak moral generasi muda bangsa. "Semua jenis aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat jelas akan kami pertimbangkan, dan secara pribadi kami memang tidak ingin adanya kemaksiatan di daerah kita ini," kata Wakil Bupati Halil dalam keterangan persnya di Pamekasan, Jumat. Pernyataan Wabup Pamekasan Halil ini disampaikan, menanggapi maraknya aksi penolakan atas rencana pesta dugem yang akan digelar salah satu kelompok swasta Sabtu (9/11) atau malam Minggu di lapangan stadion Pamekasan. Hingga saat ini, sudah ada tiga organisasi pemuda dan mahasiswa Islam yang menyatakan menolak atas rencana pertunjukan pesta dugem di Kabupaten Pamekasan. Mereka itu adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Koalisi Masyarakat Peduli Islam (KMPI) Pamekasan. Ketiga organisasi ini menolak rencana pesta dugem di Kabupaten Pamekasan, karena pertunjukan yang akan ditampilkan dalam pesta yang akan digelar di tempat terbuka itu, dinilai menyimpang dari kebijakan politik pemkab yang menerapkan syariat Islam melalui program pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam). Selain itu, ketiga organisasi kepemudaan ini juga menilai, pesta dugem dengan menghadirkan penari seksi yang nantinya hanya memakai BH dan celana dalam itu, berpotensi merusak moral genarasi muda bangsa yang ada di Kabupaten Pamekasan. "Jadi selain pertimbangan politik yang memang menyimpang dari program utama pembangunan pemkab Pamekasan para penerapan nilai-nilai Islam, juga pertimbangan moral. Karena dengan adanya pesta dugem itu, generasi muda kita akan disuguhkan dengan tontonan yang sangat tidak mendidik," kata Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan Moh Manshur. Wabup Halil sendiri mengakui, rencana pesta dugem di Kabupaten Pamekasan tersebut, memang lebih berpotensi menimbulkan dampak negatif, dan oleh karenanya, pihaknya tetap menunggu masukan dari semua pihak, termasuk partai Islam di Pamekasan yang selama ini menjadi penggagas program Gerbang Salam sebagai program politik utama di Kabupaten Pamekasan. Ia juga berjanji akan meninjau ulang izin pertunjukan yang telah dikeluarkan instansi terkait di lingkungan pemkab Pamekasan, mengenai pesta dugem dengan menghadirkan penari seksi (sexy dancer) itu. (*)