Saksi Bambang-Said Siap Bubuhkan Cap Jempol

Surabaya (Antara Jatim) - Saksi pasangan Cagub-Cawagub Jatim nomor 3 Bambang DH-Said Abdullah siap membubuhkan cap jempol pada formulir C1 untuk mengantisipasi manipulasi perolehan suara hasil coblosan Pilkada Jawa Timur pada 29 Agustus. "Berbeda dengan pemilu sebelumnya, ada Pilkada Jatim kali ini, KPPS tidak diberikan stempel, sehingga pengesahan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara TPS tanpa stempel," kata anggota Tim Pemenangan Bambang-Said, Djoko Prasektyo, Di Surabaya, Rabu malam. Hal yang sama juga terjadi dengan dokumen-dokumen lainnya, termasuk dokumen C1 beserta lampirannya. "Stempel itu memang tidak diwajibkan dalam peraturan, namun, untuk mengantisipasi kecurangan, maka formulir C1 distempel, sebagaimana yang dilakukan KPU Surabaya dalam Pilwali 2010," katanya. Dia juga sudah meminta keterangan KPU Surabaya terkait soal itu dan dijawab bahwa formulir C1 cukup ditandatangani saksi dan Ketua KPPS. "Oleh karena dalam Pilkada Jatim kali ini tidak ada stempel, maka para saksi pasangan Bambang-Said siap membubuhkan cap jempol pada formulir C1," katanya. Untuk itu, pihaknya telah mengimbau relawan dan pendukung Bambang-Said menyediakan bantalan stempel di tiap-tiap TPS untuk membantu para saksi. "Kita minta bantuan relawan untuk meminjamkan bantalan stempel kepada saksi Jempol, sehingga tak ada lagi persoalan mengenai bantalan stempel itu," ujarnya. Soal cap jempol itu, Ketua Tim Pemenangan Bambang-Said, Pramono Anung Wibowo, menegaskan bahwa saksi Bambang-Said akan membubuhkan cap jempol, memotret sekaligus mengajak kerjasama saksi dari pasangan lain, agar melakukan hal yang sama. Kepada wartawan saat di Posko Pemenangan Bambang-Said, dia menyayangkan tidak adanya stempel dalam formulir C1 tersebut, sebab tidak adanya stempel ini, memungkinkan adanya manipulasi dalam perolehan suara. Cap jempol di formulir C1, tambah Djoko Prasektyo, juga mempemudah KPU untuk validasi terhadap dokumen berita acara (BA) hasil perhitungan suara di TPS, seperti di form C1 dan dokumen penting lainnya yang diperlukan untuk melakukan "cross-check" atas kebenaran perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sementara itu, Ketua Korps PMII Putri Jatim, Athik Hidayatul Ummah, mengatakan demokrasi Jawa Timur harus dibangun dengan baik, karena itu pemimpin yang tepat adalah pilihannya, bukan pemimpin yang sekadar berkuasa dan kuat. "Demokrasi bersih di Jawa Timur harus dibuktikan pada 29 Agustus 2013. Mari memilih pemimpin yang memahami masyarakat. Pemimpin yang peduli dengan nasib perempuan. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan suara perempuan jika bersatu untuk sebuah kemajuan. Saatnya, perempuan memilih perempuan," katanya. (*)