DPRD Kalsel Pelajari Swasembada Pangan Jatim

Oleh Syamsuddin Hasan Banjarmasin (Antara) - DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi II bidang ekonomi dan keuangan melakukan studi banding ke Jawa Timur, 14 - 16 Agustus 2013, untuk mempelajari swasembada pangan di provinsi paling timur Pulau Jawa tersebut. "Kita mau pelajari swasembada pangan Jatim, apalagi provinsi tersebut pernah menolak beras impor, sehingga kita perlu belajar," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, di Surabaya, Rabu. Pada prinsipnya, pihaknya salut dengan sikap pemerintah provinsi (Pemprov) Jatim yang berani menolak impor besar itu. "Kita perlu belajar, guna menyinergikan ketahanan pangan nasional," katanya. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel tersebut, sikap Jatim cukup beralasan menolak impor besar, karena untuk melindungi keberdayaan petani dan harga gabah nasional agar tidak anjlok, sehingga merugikan rakyat tani. "Memang, di satu sisi secara umum, masyarakat kita menginginkan harga pangan, seperti beras yang murah atau terjangkau daya beli mereka. Namun di sisi lain, petani kita juga harus mendapat perlindungan agar tidak merugi, apalagi sampai menderita," ujarnya. Oleh sebab itu, perlu kajian secara komprehensif agar swasembaga pangan terus meningkat, pendapatan petani terus bertambah, dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat secara umum. "Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kalsel, provinsi kita dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami surplus beras. Tapi apakah Kalsel juga berani menolak impor beras sebagaimana pernah dilakukan Jatim," katanya. Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (PBS) Kalsel, produksi padi di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai 3,6 juta jiwa, tiap tahun terus mengalami peningkatan. (*)