Oleh Muhammad Razi Rahman Jakarta (Antara) - Kementerian Perumahan Rakyat akan membangun infrastruktur desa untuk pengungsi Komunitas Syiah Sampang agar dapat kembali dari tempat pengungsian ke kampung halaman semula. Rilis Humas Kemenpera yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, Kemenpera merencanakan program pembangunan desa bagi warga pengungsi Sampang yang saat ini masih tinggal di rumah susun Jemundo Sidoarjo. Dengan demikian, pemerintah berharap permasalahan yang menimpa pengungsi Sampang segera bisa pulang ke kampung halamannya agar program pembangunan bisa segera dimulai. Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menyatakan pelaksanaannya menunggu "lampu hijau" dari para ulama setempat. "Kami sudah menyiapkan program infrastruktur saat mereka yang di pengungsian kembali ke Sampang, tapi kami menunggu para ulama," kata Djan Faridz. Menurut dia, bila para ulama dan Gubernur Jawa Timur sudah menyatakan jalan maka proyek tersebut baru bisa dijalankan. Menpera juga mengemukakan bahwa selain untuk pengungsi, Tim Kemenpera juga sudah menurunkan tim verifikasi untuk mengecek rumah-rumah tak layak, program infrastruktur yang kami rencanakan adalah pembenahan rumah di dua desa yang dilanda konflik. "Nanti pembenahan rumah ditingkatkan hingga dua kecamatan di desa-desa itu, bahkan kami juga akan mengembangkan ke pesantren," katanya. Sebagaimana diberitakan, Menteri Agama Suryadharma Ali menggelar pertemuan dengan ulama Madura di Sampang, Jawa Timur, Rabu (24/7), untuk membahas penyelesaian konflik yang menimpa kelompok Islam Syiah di wilayah itu. Pertemuan digelar di Pondok Pesantren Darut Tauhid, Desa Panggung, Kecamatan Kota Sampang. Hadir juga pejabat lainnya seperti Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono. Pertemuan antara Menteri Agama dengan para ulama Madura di Sampang ini merupakan pertemuan lanjutan. Sebelumnya Menteri bersama rombongan melakukan pertemuan di Surabaya membahas upaya rekonsiliasi atas konflik yang menimpa Kelompok Islam Syiah. (*)
Berita Terkait

LPSK siap lindungi saksi dan buka peluang JC di kasus Brigadir MN
11 Juli 2025 15:56

KPAI dorong anak Indonesia berani suarakan pendapat
10 Juli 2025 15:34

Xi Jinping serahkan buku pemerintahan China kepada Megawati
9 Juli 2025 14:21

Kereta cepat Jakarta-Surabaya siap dibangun, bila didukung pemerintah
9 Juli 2025 06:00

Presiden Prabowo luncurkan trisula pengentasan kemiskinan
8 Juli 2025 15:55

Menhub: KMP Tunu sudah "docking" dan uji kelaikan sebelum berlayar
8 Juli 2025 15:40

Keikutsertaan RI di BRICS catat sejarah baru diplomasi
8 Juli 2025 06:00