Pramono: Penghargaan Kerukunan Beragama itu Tantangan SBY

Kediri (Antara Jatim) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung menyebutkan penghargaan negarawan dunia 2013 (Statesmen Award 2013) terkait kerukunan beragama dari organisasi asal Amerika Serikat, "The Appeal Of Counscien Foundation", merupakan tantangan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Penghargaan pada Presiden itu seharusnya menjadi pemicu untuk bertindak lebih tegas terhadap hal-hal yang memicu intoleransi di masyarakat," katanya di sela-sela temu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kediri, Jawa Timur, Selasa. Ia menilai positif penghargaan yang diberikan kepada Presiden SBY tersebut, namun ia juga menyebut hal ini sebagai ujian bagi Presiden. Ia harus bisa mempertanggungjawabkan bukan hanya di tingkat pemerintah, melainkan juga implementasi kebijakannya di masyarakat. Selama ini, negara dinilai tidak hadir ketika dibutuhkan dalam berbagai tindak intoleransi di tingkat implementasi, seperti kasus Jamaah Ahamdiyah, kasus penggembokan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat, dan sejumlah kasus lainnya. "Ini tantangan. Presiden diharapkan bisa membawa perbaikan tentang kerukunan umat beragama di Indonesia," ucap anggota DPR yang berangkat dari PDIP tersebut. Secara terpisah, pendeta Gereja Kristen Indonesia (GKI), Simon Filantropa, menilai kurangnya toleransi antarumat beragama membuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia sangat rawan mengalami konflik, karena itu Presiden harus tegas dalam menyelesaikan konflik agar toleransi lebih dipilih dalam mewujudkan kerukunan. "Sebagai negara yang memiliki beberapa agama, kerukunan antarumat beragama merupakan hal yang sangat penting agar tidak terjadi konflik antaragama," katanya kepada Antara menanggapi rencana Presiden menerima 'award' dari LSM The Appeal of Conscience Foundation (ACF) di Amerika Serikat itu. Menurut dia, konflik antaragama itu terjadi karena kurangnya toleransi antarumat beragama dalam perbedaan, namun pemerintah juga kurang tegas dalam menangani konfilk keagamaan, karena hukum-hukum yang ada seharusnya dapat menangani masalah keagamaan dengan pemberian sanksi kepada orang-orang yang menimbulkan konflik itu. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memegang kendali, harusnya mampu bersikap tegas, jangan hanya mengeluarkan pernyataan akan segera menyelesaikan konflik tersebut, tapi hal itu tidak jalan dalam bentuk tindakan di tingkat bawah," katanya. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (28/5) pagi, memberikan penjelasan terkait penghargaan negarawan dunia 2013 (Statesmen Award 2013) dari organisasi asal AS, The Appeal Of Counscien Foundation, yang akan diberikan kepadanya sebagai Presiden Republik Indonesia. (*)