Panwaslu Bojonegoro Proses Rekrutmen PPL Pemilu 2014
Kamis, 25 April 2013 15:24 WIB
Bojonegoro (Antara Jatim) - Panwaslu Bojonegoro, Jatim, memroses rekrutmen petugas pengawas lapangan (PPL) di 430 desa/kelurahan dengan jumlah satu personel di masing-masing desa/kelurahan yang dipersiapkan dalam Pilkada Jatim 2013 dan Pemilu 2014.
"Proses rekrutmen PPL di 430 desa/kelurahan sudah berjalan beberapa hari lalu dengan jadwal awal Mei sudah rampung," kata Ketua Panwaslu Bojonegoro Mustofirin, Kamis.
Sebelum ini, katanya, pihaknya juga sudah membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 28 kecamatan yang jumlahnya di masing-masing kecamatan tiga personel.
"PPK dan PPL akan bekerja efektif mengikuti proses tahapan Pilkada Jatim dan Pemilu 2014 mulai awal Mei, setelah mengikuti bimbingan teknis," tandasnya.
Ia menjelaskan jajarannya mulai tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa pada tahap awal ini akan mengawal pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan KPU.
Pengawasan pemutakhiran data, lanjut dia, terutama untuk menelusuri adanya dua data pemilih yang berbeda yang pernah diterima KPU.
Ia menyebutkan data pemilih yang baru diterima KPU di daerahnya dari KPU Provinsi Jatim jumlahnya berkurang sekitar 154 ribu pemilih dibandingkan dengan data yang pernah diterima KPU dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada 2012.
"Alasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkurangnya data pemilih karena adanya perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik," tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan melakukan pengawasan proses pencalonan bakal calon legislatif yang menyangkut kelengkapan persyaratan terutama dari kepala desa, pegawai negeri sipil (PNS) dan sejumlah anggota DPRD yang parpolnya tidak lolos verifikasi Pemilu 2014.
"Sesuai ketentuan PNS, kepala desa yang masih aktif dan anggota DPRD yang parpolnya tidak lolos verifikasi pemilu 2014 harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri," ucapnya.
Ia juga menjelaskan akan membuka jaringan informasi sampai ke desa untuk menampung pengaduan masyarakat sebagai usaha mengatasi minimnya jumlah petugas yang mengawasi proses tahapan Pilkada Jatim dan Pemilu 2014.(*)