Pansus DPRD: Sejumlah BUMD Jatim tak miliki analisis kinerja

Selama ini belum terlihat adanya proses bisnis dan evaluasi yang benar-benar menjadi pedoman dalam menilai kinerja direksi.

Surabaya (ANTARA) - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menemukan bahwa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak memiliki sistem analisis dan evaluasi kinerja yang terukur dan berkelanjutan, terutama terhadap jajaran direksi dan komisaris.

“Selama ini belum terlihat adanya proses bisnis dan evaluasi yang benar-benar menjadi pedoman dalam menilai kinerja direksi,” ujar salah satu Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Jairi Irawan di Surabaya, Rabu.

Lanjutnya, dalam manajemen BUMD seharusnya ada analisis kinerja yang jelas untuk mengevaluasi direksi maupun komisaris,

Ia mencontohkan, penetapan target laba seharusnya didasarkan pada indikator yang terukur, seperti pertumbuhan kredit, kinerja sebelumnya, serta proyeksi atau outlook bisnis ke depan.

Dengan demikian, target yang ditetapkan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis data dan analisis.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan batas toleransi dalam pencapaian target laba, misalnya deviasi sekitar 10 persen, sebagai acuan dalam menilai keberhasilan manajemen.

Jika target tidak tercapai, maka harus ada mekanisme evaluasi yang jelas, termasuk kemungkinan perpanjangan masa jabatan atau pergantian direksi.

Namun demikian, ia menilai mekanisme tersebut belum berjalan optimal di BUMD Jawa Timur.

Sebagai perbandingan, sejumlah BUMD di daerah lain seperti DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dinilai telah menerapkan sistem tata kelola yang lebih baik, termasuk evaluasi berkala hingga pemberhentian direksi di tengah masa jabatan apabila tidak memenuhi target atau terlibat pelanggaran.

“Di daerah lain sudah ada proses bisnis yang jelas, bahkan ada direksi yang diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja atau karena fraud,” ujar Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim ini.

Dari sisi analisis bisnis, lemahnya sistem evaluasi dan pengukuran kinerja berpotensi menimbulkan inefisiensi serta rendahnya akuntabilitas.

Tanpa indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) yang terukur, BUMD berisiko menetapkan target yang tidak realistis serta kehilangan arah dalam pengembangan usaha.

Selain itu, ketiadaan mekanisme reward and punishment dinilai dapat menurunkan motivasi kinerja manajemen.

Dalam praktik bisnis modern, sistem insentif dan sanksi merupakan instrumen penting untuk menjaga disiplin organisasi dan memastikan pencapaian target perusahaan.