DPRD Jatim ingatkan BUMD jangan jadi beban fiskal daerah

Tanpa langkah konkret, BUMD yang tidak produktif akan terus menjadi beban fiskal daerah.

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pemerintah provinsi merestrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dan berpotensi menjadi beban fiskal daerah.

“Tanpa langkah konkret, BUMD yang tidak produktif akan terus menjadi beban fiskal daerah,” ujar Juru Bicara FPKS Agus Cahyono saat membacakan pandangan fraksi di rapat paripurna di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Menurut Agus, langkah restrukturisasi perlu dilakukan secara tegas, terutama terhadap BUMD yang berkinerja lemah atau merugi, melalui skema merger, likuidasi, maupun rasionalisasi anak perusahaan.

FPKS mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim yang telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD.

Evaluasi tersebut dinilai sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan profesional dan memberikan kontribusi.

Ia menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif, melainkan harus menjadi instrumen korektif guna memperbaiki tata kelola serta meningkatkan kinerja BUMD, khususnya dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik.

Namun demikian, FPKS menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan BUMD di Jawa Timur, di antaranya ketimpangan kontribusi terhadap PAD, di mana hanya sebagian kecil BUMD yang berperan signifikan, sementara lainnya belum menunjukkan performa optimal.

Selain itu, produktivitas aset daerah yang disertakan sebagai modal juga dinilai masih rendah. FPKS juga menyoroti adanya aset yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan belum memiliki kejelasan legalitas.

“Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam manajemen aset dan tata kelola perusahaan,” kata Agus.

FPKS juga menilai belum adanya peta jalan pengelolaan BUMD yang terintegrasi, sehingga arah bisnis masing-masing entitas cenderung tidak fokus dan berpotensi tumpang tindih.

Sebagai langkah perbaikan, FPKS menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate governance (GCG) secara konsisten, dengan indikator kinerja berbasis hasil seperti profitabilitas dan kontribusi dividen.

Reformasi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian, khususnya dalam proses rekrutmen manajemen yang harus dilakukan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.

Dalam jangka panjang, FPKS membuka peluang pembentukan BUMD baru di sektor strategis seperti pangan dan transportasi, dengan catatan memiliki model bisnis yang jelas serta prospek yang terukur.