Said Abdullah minta kader PDIP Jatim respons cepat keluhan rakyat

Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDI Perjuangan tidak boleh menunggu. Respons harus cepat, terkoordinasi, dan solutif. Partai harus hadir bersama rakyat.

Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah meminta seluruh kader partai di berbagai tingkatan meningkatkan kepekaan terhadap dinamika sosial dan mempercepat respons atas persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.

“Ketika rakyat menghadapi persoalan, kader PDI Perjuangan tidak boleh menunggu. Respons harus cepat, terkoordinasi, dan solutif. Partai harus hadir bersama rakyat, bukan sekadar menjadi penonton,” ujar Said saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur di Kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Sabtu.

Menurutnya, partai politik harus hadir secara nyata di tengah rakyat, terutama di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi yang dirasakan warga di sejumlah wilayah.

Ia mengungkapkan, sejumlah persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat saat ini antara lain meningkatnya kasus demam berdarah dengue (DBD), kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif, serta dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem.

Selain itu, masyarakat juga menghadapi tekanan kenaikan harga bahan pokok, bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, serta berbagai keluhan layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi organisasi guna memperkuat kesiapsiagaan partai dalam merespons persoalan warga secara lebih sistematis dan terukur.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan, pihaknya mendorong seluruh DPC membangun sistem respons cepat yang terintegrasi dengan fraksi di DPRD Jawa Timur serta kepala daerah dari PDI Perjuangan.

“Penanganan persoalan rakyat harus dilakukan secara kolaboratif antara struktur partai, legislatif, dan eksekutif sebagai satu kesatuan gerak tiga pilar,” kata Deni.

Sebagai langkah konkret, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mendorong pembentukan Call Center Tiga Pilar di daerah-daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP.

Layanan tersebut dirancang sebagai pusat pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsif.

Deni menjelaskan, setiap unsur tiga pilar, yang meliputi pengurus DPC, anggota fraksi DPRD, serta kepala dan wakil kepala daerah, diwajibkan mempublikasikan nomor layanan aktif sebagai kanal resmi pengaduan warga.

Setiap laporan ditargetkan dapat ditindaklanjuti secara kolaboratif dalam waktu maksimal empat jam sejak diterima.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kader PDI Perjuangan di Jawa Timur.